Sri Mulyani: 600 Juta Orang di Pesisir Terancam akibat Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perubahan iklim yang terus terjadi bisa berdampak buruk terhadap 600 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir. Persoalan iklim ini diperburuk dengan permasalahan ekonomi global, salah satunya tren kenaikan harga energi.

Hal itu diungkapkannya dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank Group 2022, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) di

Pada pertemuan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Keuangan Finlandia Annika Saarikko, tercatat bahwa prospek ekonomi global yang tidak pasti mengakibatkan kemunduran besar pada pemulihan ekonomi global. Hal itu akibat dari konflik geopolitik dan meningkatnya frekuensi serta biaya yang diakibatkan oleh bencana alam.

Baca juga: Bantu UMKM Tingkatkan Penjualan, Ninja Xpress Bikin Sistem Komisi

Para negara anggota koalisi mengakui adanya potensi risiko kemunduran upaya mitigasi perubahan iklim di bawah tekanan dari tantangan kondisi ekonomi makro saat ini. Para negara anggota pun menegaskan bahwa percepatan aksi iklim bersama justru menjadi semakin penting.

“Dunia kita saat ini berbeda dengan saat kita memulai Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim empat tahun lalu. Peristiwa cuaca ekstrem lebih sering terjadi dan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global dapat berdampak pada 600 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir," ujar Sri Mulyani dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).

"Pada saat yang sama, kita menghadapi biaya energi yang lebih tinggi, kondisi pembiayaan yang lebih ketat, dan ruang fiskal yang terbatas untuk mengelola pemulihan ekonomi pascapandemi," imbuh dia.

Baca juga: Sambut Indonesia Emas 2045, Bahlil: Tentang Bagaimana Umat Islam Kuasai Ekonomi Bangsa

Maka, kata Sri Mulyani, untuk menghindari skenario iklim terburuk diperlukan koordinasi global dalam menyediakan instrumen yang tepat termasuk untuk ketersediaan pendanaan transisi.

Para menteri keuangan pun menyetujui perlunya bergerak maju dengan transisi hijau sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi dan pertumbuhan inklusif, sambil berusaha untuk meredam dampak buruk yang dihadapi oleh kelompok masyarakat paling rentan.

Ia mengungkapkan, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim akan menghasilkan laporan tentang penguatan peran kementerian keuangan para negara anggota untuk mendorong aksi iklim dan investasi menjelang COP 27.

Baca juga: Situasi Global Tak Kondusif, Presidensi G20 Indonesia Lebih Kompleks

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana para kementerian keuangan berperan untuk menciptakan lingkungan pendukung serta membenahi fungsi kebijakan makro dan fiskal agar dapat mendorong aksi iklim dan investasi.

Sementara itu, Annika Saarikko mengatakan, transisi hijau telah memperoleh dimensi baru selain perjuangan melawan perubahan iklim. Ia menilai, dengan melepaskan kebiasaan menggunakan bahan bakar fosil, maka akan mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara yang memproduksi energi berbasis fosil.

"Pada saat yang sama, kita mencegah guncangan yang disebabkan oleh pasar energi terhadap perekonomian kita, seperti yang kita alami sekarang. Dengan transisi hijau, kita dapat lebih siap untuk menghadapi jenis krisis ini dan melindungi stabilitas masyarakat kita," jelasnya.

Baca juga: Menteri ESDM Ajak Investor Bantu Biayai Transisi Energi di Indonesia

Pada pertemuan itu, para menteri secara khusus memberikan perhatian khusus pada aspek ekonomi dan finansial transisi hijau, mendiskusikan gagasan atas pengambilan kebijakan yang efektif serta berbagi pengalaman dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam masa transisi.

Mereka menekankan bahwa menteri keuangan memainkan peranan penting dalam mendukung transisi hijau, termasuk transisi ke energi bersih dengan mempertimbangkan keunikan dan kondisi-kondisi khusus di negaranya masing-masing.

Anggota koalisi juga menggarisbawahi akan pentingnya keberlanjutan kerja sama dengan 25 mitra institusional dan rekan negara lainnya. Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim pun telah menerima 7 anggota negara baru yakni Australia, Kamerun, Djibouti, Irak, Kazakhstan, Mozambik, dan Singapura yang telah tergabung dalam Koalisi sejak Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 di bulan April 2022. Maka saat ini keanggotaan koalisi mencakup 78 negara anggota.

Baca juga: Menko Airlangga: Pajak Karbon Berlaku Mulai 2025