Menteri PAN-RB: Reformasi Birokrasi ASN Bukan Sekadar Tumpukan Kertas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyukseskan program reformasi birokrasi tematik.

"Arahan Presiden Jokowi, reformasi birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, tapi harus berdampak dan dirasakan masyarakat. Maka reformasi birokrasi tematik kita dorong bersama,” ujarnya dalam rapat bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim di Jakarta, dikutip melalui siaran pers Kementerian PAN-RB, Jumat (14/10/2022).

Anas menyebutkan, terdapat tiga fokus dalam reformasi birokrasi tematik. Pertama, reformasi birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, kedua reformasi birokrasi investasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan yang ketiga administrasi pemerintahan.

Baca juga: BKN: Pendataan Tenaga Non ASN Bukan untuk Angkat PNS Tanpa Tes

Kesuksesan reformasi tematik menurut dia, tidak lepas dari peran ASN sebagai motor penggerak birokrasi. Karenanya, dirinya mengajak ASN dalam menyongsong birokrasi Indonesia yang berkelas dunia.

"Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, seluruh elemen pemerintah diminta untuk segera berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan berbagai dimensinya," ujarnya.

Mantan Kepala LKPP ini mendorong kesiapan para ASN, khususnya tenaga pendidikan untuk melakukan transformasi sebagaimana mandat Presiden tentang reformasi birokrasi. Ada empat poin yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan arahan presiden tersebut.

"Yakni yang pertama transformasi berbasis kinerja. Pemerintah mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Kedepan perlu transformasi kinerja. Supaya kedepan fungsinya hebat,"ujarnya

Kedua, birokrasi itu harus berdampak. Kedepan ASN harus menjunjung tinggi birokrasi yang baik sehingga berdampak pada pelayanan publik yang prima.

Lalu yang ketiga yakni birokrasi kolaboratif. Dengan pemerintahan kolaboratif nantinya bisa mewujudkan pemahaman lebih baik untuk memecahkan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Kinerja yang tidak ego sektoral memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis outcome. Yang terakhir, birokrasi yang melayani.

Pada kesempatan yang sama, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengapresiasi kerja sama kedua kementerian. Baginya, kerja sama dua instansi ini demi kemajuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Ada sejumlah hal krusial yang disampaikan Nadiem, di antaranya rencana perubahan tunjangan kepada guru dari Dana Alokasi Umum (DAU). Saat ini dana tersebut ditransfer ke pemda setempat kemudian didistribusikan ke guru. Namun dirinya ingin mempersingkat alur birokrasi tersebut sehingga pemerintah pusat langsung mentransfer ke rekening guru.

Hal lain yang disampaikan adalah perihal meningkatkan profesionalisme dosen, termasuk dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Nadiem berharap, guru maupun dosen PPPK bisa menjadi solusi menciptakan kerja yang fleksibel dalam ASN.

Baca juga: 10 Instansi dengan Tenaga Non-ASN Terbanyak per 5 Oktober 2022