Pengentasan Kemiskinan Jadi Acuan Indeks Reformasi Birokrasi Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (21/10/2022).

Dia menuturkan, Kementerian PANRB telah sepakat memutuskan nilai perolehan reformasi birokrasi instansi pemerintah salah satunya akan bergantung pada program reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan.

"Kita sedang siapkan, jadi nanti indeks reformasi birokrasi daerah itu akan dinilai fokusnya pada pengentasan kemiskinan. Nanti itu ada kaitannya dengan tunjangan kinerja (tukin). Yang daerahnya keren tata kelola birokrasinya dalam pengentasan kemiskinan, tentu tukinnya bisa lebih lumayan dibanding daerah lainnya," katanya melalui siaran pers Kementerian PANRB.

Baca juga: Kalbe Farma Jamin Produk Sirupnya Bebas EG dan DEG

Program RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan didesain untuk memperkuat tata kelola birokrasi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Terdapat 9 pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 pemda pada tahap kedua.

"Pengentasan kemiskinan adalah program prioritas Presiden Jokowi. Itulah kenapa kita bikin RB Tematik kemiskinan. Kementerian PANRB akan memperkuat tata kelola birokrasinya, jadi bukan pada program kemiskinannya karena kalau bicara program tentu tergantung karakteristik daerah," ujar Anas.

Lebih lanjut mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan, RB tematik penanggulangan kemiskinan akan mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan regulasi/kebijakan, hingga reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.

Baca juga: Cerita Vidi Aldiano Punya Produk Asuransi di Usia Muda, Preminya Lebih Murah

"Jadi reformasi birokrasi tematik ini framework yang digunakan untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah tata kelola. Sehingga kita harapkan reformasi birokrasi itu bisa berdampak dan dirasakan masyarakat, bukan hanya soal prosedural administratif," kata Anas.

Anas bilang, terdapat sejumlah tantangan dalam pengentasan kemiskinan yakni target penurunan kemiskinan di level 7 persen pada 2024, dan target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun yang sama.

"Penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi penurunan kemiskinan. Paralel dalam penerapan pilot project tahap pertama dan kedua, kita replikasikan ke daerah-daerah," paparnya.

Baca juga: Lowongan Kerja Personal Asisten Raffi Ahmad, Simak Kualifikasinya

Menurutnya, kunci kesuksesan penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan adalah komitmen bersama dan kemauan untuk berkolaborasi.

"Semua daerah pilot project menyiapkan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan dengan seluruh pihak terkait. Tata kelola birokrasinya langsung menjebol hambatan dalam penanggulangan kemiskinan," pungkas Anas.

Baca juga: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih Terjaga, BI Ungkap Penopangnya