Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sudah Gelontorkan Rp 319 Triliun Buat Penyaluran Bansos

Kompas.com - 21/10/2022, 18:40 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menggelontorkan Rp 319 triliun untuk kebutuhan belanja perlindungan sosial (perlinsos). Ini sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi, terlebih setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja perlinsos itu mencakup pemberian bantuan sosial (bansos) reguler senilai Rp 307,1 triliun dan tambahan bansos akibat kenaikan BBM senailai Rp 11,9 triliun.

"Bantalan-bantalan ini adalah wujud dari APBN untuk melindungi masyarakan dari guncanagan yang terjadi secara luar bisa yang berasal dari berbagai faktor global," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (21/10/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2022 Capai 5,5 Persen

Secara rinci, bansos reguler itu terdiri dari penyaluran untuk program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 18, 7 juta KPM, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk 5,64 juta debitur.

Lalu mencakup bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk 23,9 juta penerima, BLT pedagang kaki lima (PKL) untuk 2,1 juta penerima, serta BLT desa untuk 5,6 juta KPM.

"(Bansos) itu semuanya langsung diterima (oleh penerima manfaat) yang mendapatkan manfaat dari belanja senilai Rp 307,1 triliun," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk bansos tambahan senilai Rp 11,9 triliun, terdiri dari realisasi penyaluran BLT BBM sebesar 6,44 triliun dengan menyasar 20,65 juta KPM, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 4,2 triliun kepada 47,1 juta pekerja, dan dukungan dari APBN untuk program perlinsos di daerah sebesar Rp 1,2 triliun.

"Jadi kami masih memberikan bantuan tambahan akibat kenaikan BBM waktu itu, dalam bentuk BLT BBM, bantuan subsidi upah, dan dukungan yang berasal dari pemerintah daerah," kata dia.

Baca juga: Kata Sri Mulyani Ada 4 Negara Jauh dari Ancaman Resesi, Apakah Indonesia Termasuk?

Sebagai informasi, pemberian BLT BBM dialokasikan sebesar Rp 12,40 triliun untuk 20,65 juta KPM yang diberikan Rp 150.000 per bulan selama 4 bulan. Namun penyalurannya dilakukan dalam dua tahap dengan masing-masing senilai Rp 300.000.

Lalu BSU dianggarkan sebesar Rp 9,60 triliun untuk total 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau setara UMR. Setiap pekerja menerima dana Rp 600.000 yang diberikan secara sekaligus alias tidak bertahap.

Serta dana bantuan dari APBD dialokasikan sebesar Rp 4,59 persen yang merupakan kewajiban untuk pemerintah daerah (pemda) membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) untuk program perlinsos dan penciptaan lapangan kerja di daerahnya.

Program itu mencakup subsisi sektor transportasi, antara lain ojek dan angkuran umum, termasuk pula nelayan serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi RI Dianggap Cerah dalam Kondisi Dunia yang Makin Memburuk...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com