Beras Jadi Komoditas Pangan Penyebab Inflasi, Ini Solusi Badan Pangan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya harus bekerja extra effort dalam upaya pengendalian inflasi yang berfokus pada komoditas yang menjadi penyumbang utama peningkatan inflasi.

Arief menuturkan sampai saat ini komoditas pangan yang paling berkontribusi dalam peningkatan inflasi adalah beras.

“Komoditas beras menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama Pemerintah Pusat dan Daerah karena tren peningkatan harga beras telah terjadi sejak bulan Juli 2022,” ujarnya dalam siaran resminya, Selasa (25/10/2022).

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenko Perekonomian sampai dengan minggu ke-3 Oktober 2022, komoditas beras berkontribusi sebesar 4 persen terhadap inflasi nasional.

Baca juga: Badan Pangan Nasional Waspada, Stok Kedelai Terbatas

Dorong cadangan beras pemerintah

Untuk itu, NFA terus mendorong peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui aksi penyerapan beras oleh Perum Bulog di sentra-sentra produsen beras.

Salah satu, provinsi yang menjadi fokus utama penyerapan adalah Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut Arief, Sulses menjadi salah satu provinsi dengan produksi beras tertinggi secara nasional.

Potensi panen Sulsel pada bulan Oktober 2022 sebesar 264.000 ton dan bulan November 2022 sebesar 183.000 ton. “Sulsel berpotensi sebagai pusat serapan untuk meningkatkan CBP BULOG yang ditargetkan sebesar 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022,” ujarnya.

Baca juga: Petani Sebut Produksi Beras di Tahun Depan Akan Menurun, Kenapa?

Menurut Arief, penting untuk memastikan ketersediaan CBP yang memadai, mengingat itu dapat menjadi salah satu instrument pengendalian harga beras sehingga diharapkan komoditas tersebut tidak lagi membebani angka inflasi.

“CBP dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar untuk menurunkan inflasi, antisipasi tanggap darurat, serta alokasi untuk kebutuhan mendesak lainnya,” ungkapnya.

Untuk itu, Arief mengapresiasi provinsi-provinsi yang menjadi sentra produksi beras. Selain Sulsel, sejumlah provinsi juga memiliki potensi panen yang tinggi sampai dengan November tahun ini, seperti Jawa Barat memiliki potensi panen beras 398.000 ton, Jawa Tengah 335.000 ton, dan Jawa Timur 366.000 ton.

Baca juga: BPS Prediksi Produksi Beras Nasional Meningkat Jadi 32,07 Juta Ton Pada 2022

Kolaborasi pemda dengan pelaku usaha

Lebih lanjut, Arief menjelaskan, upaya menjaga stabilitas harga beras untuk menekan inflasi juga harus didukung kolaborasi antar Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha.

Ia mencontohkan, kolaborasi stabilisasi harga beras di DKI Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BUMD pangan Food Station dan Pasar Induk Beras.

“Penting bagi daerah produsen beras untuk memastikan offtake hasil panen oleh pelaku usaha setempat agar stok daerah memadai sehingga bisa dilakukan intervensi apabila harga naik. Maka dari itu, saya menyarankan masing-masing provinsi memiliki BUMD yang bergerak di sektor pangan, apabila belum memiliki bisa mengoptimalkan peran Bulog,” ujarnya.