Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Cari Investor Kelola Eks Bandara Polonia yang 9 Tahun Tak Beroperasi, Bakal Jadi Apa?

Kompas.com - 27/10/2022, 16:05 WIB
Yohana Artha Uly,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengoptimalkan aset eks Bandara Internasional Polonia, Medan, Sumatera Utara yang sudah berhenti beroperasi lebih dari 9 tahun. Saat ini, pemerintah pun tengah menjajaki investor yang tepat.

Adapun penerbangan komersil Bandara Polonia resmi ditutup pada 25 Juli 2013 dan digantikan dengan Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan, pihaknya tengah menjajaki pemanfaatan eks Bandara Polonia, serta sedang mencari investor yang tepat untuk menjadi mitra dalam mengelola aset negara tersebut.

"Saat ini kami sedang mendiskusikan suatu aset besar di Sumatera Utara, yang tentu kami ingin mendapatkan mitra yang berkualitas," ujarnya dalam acara Investor Gathering LMAN di Hotel Borobudur, Kamis (27/10/2022).

Baca juga: 13 Aset Negara Ditawarkan ke Investor, dari Lapangan Golf hingga Rumah Sakit

Ia menjelaskan, pengalihan penerbangan sipil ke Bandara Kualanamu dilakukan karena Bandara Polonia berada di tengah Kota Medan yang sangat membahayakan penerbangan sebab menjadi sulit untuk didarati.

Meski demikian, Bandara Polonia kini berubah menjadi Pangkalan Udara Soewondo yang dikelola oleh TNI Angkatan Udara. Artinya, masih tetap ada aktivitas penerbangan meski terbatas.

Oleh sebab itu, pemerintah berencana merelokasi terlebih dahulu penerbangan militer tersebut, sebelum akhirnya aset bandara di tengah Kota Medan itu dioptimasilasi pemanfaatannya.

"Karena pertumbuhan dari kota itu (Medan), sudah saatnya untuk dipindahkan karena untuk penerbangan sipil kan udah ada Bandara Kualanamu," katanya.

"Nah tapi pada saat yang bersamaan yang landasan udaranya (pangkalan udara TNI) kan masih beroperasi. Nah itu sedang dilihat oleh pemerintah untuk merelokasi-nya. Itu kan aset barang milik negara (BMN)," lanjut Rionald.

Baca juga: Sri Mulyani Tidak Ingin Aset Negara Jadi Beban

 


Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi mengatakan, hingga saat ini aset eks Bandara Polonia belum dikelola oleh LMAN. Kendati demikian, pihaknya berminat untuk mengelola aset tersebut jika memang nantinya dipercayakan oleh pemerintah.

Menurut informasi yang diketahuinya, pemanfaatan aset eks Bandara Polonia masih dalam tahap kajian awal. Ia bilang, optimalisasi aset milik negara merupakan hal yang penting agar tidak menganggur dan menjadi beban, melainkan bisa memberikan manfaat bagi keuangan negara.

"Jadi belum (menjadi aset kelolaan LMAN). Enggak tahu nanti (dikasih ke LMAN atau tidak). Kalau diserahkan ke LMAN pasti enggak nolak dong, kan itu unit DJKN Kemenkeu, jadi yah enggak bisa nolak," ucap dia.

Baca juga: Minta Aset Negara Diasuransikan, Sri Mulyani: Ada Mafia Tanah...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com