Dirjennya Ditetapkan Tersangka Korupsi Impor Garam, Kemenperin: Kami Berikan Pendampingan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022.

Kemenperin juga siap untuk selalu memberikan informasi yang dibutuhkan Kejagung dalam proses penegakan hukum tersebut.

"Tentunya kami merasa sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Namun, kami mendukung proses hukum yang tengah berlangsung. Kemenperin akan memberikan bantuan dan pendampingan hukum," kata Sekjen Kemenperin Doddy Widodo dikutip melalui siaran pers, Rabu (2/11/2022).

Baca juga: Kemenperin: Penetapan Kebutuhan Impor Garam Industri Sudah Transparan

Lebih lanjut jelas Doddy, Rekomendasi impor garam yang dikeluarkan Kemenperin tetap berdasarkan kuota yang telah ditetapkan Rakortas di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Jika ada realokasi maupun tambahan kuota tetap dilakukan berdasarkan Rakortas dan rekomendasi Kemenperin sebagai acuan Kementerian Perdagangan dalam penerbitan Persetujuan Impor (PI).

Hal ini supaya perubahan tersebut tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam Rakortas. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan rembesan atau penyalahgunaan, hal ini merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha.

Sesuai aturan Permenperin 34 Nomor 2018 tentang Tatacara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Menurut peraturan tersebut, pelaku usaha akan dikenai sanksi tidak memperoleh rekomendasi untuk tahun berikutnya. Kemenperin telah berupaya melakukan substitusi impor, khususnya untuk sektor aneka pangan dan pengeboran minyak.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Impor Garam Industri di Kemendag Tahun 2018 Naik ke Tahap Penyidikan

Pada Neraca Komoditas 2022, kebutuhan garam di aneka pangan sebesar 630.000 ton, sedangkan sektor pengeboran minyak membutuhkan 30.000 ton. Meski demikian, alokasi impor sebesar 466.000 ton hanya diberikan kepada sektor aneka pangan.

Harapannya, kebutuhan garam bagi industri pengeboran minyak dan IKM aneka pangan dapat dipenuhi dari bahan baku garam lokal.

"Harga garam lokal sudah mencapai Rp 1.000 per kg, bahkan akhir-akhir ini di atas Rp 1.500 per kg, serta tidak terdapat sisa stok berlebih di lapangan karena penyerapan terus berlangsung dengan harga yang tinggi tersebut. Diharapkan hal ini akan tetap terus terjaga ke depannya dengan penerapan Neraca Komoditas dalam pengendalian impor garam," pungkasnya.

Pemberitaan Kompas.com sebelumnya, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Muhammad Khayan dan tiga orang lainnya diduga mempermainkan kuota impor garam, sehingga ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan, mereka bersama-sama merekayasa data. Padahal, data itu dijadikan patokan untuk menentukan kuota impor garam.

"Adapun modus operandi yang mereka lakukan adalah mereka bersama-sama merekayasa data yang akan dipergunakan untuk menentukan jumlah kuota," ujar Kuntadi dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Kuntadi memaparkan, data yang direkayasa tersangka itu tidak diverifikasi dan tidak didukung alat bukti yang cukup sehingga, ketika ditetapkan kuota impor garam, terjadi kerugian negara yang cukup banyak.

Adapun mereka menetapkan seolah-olah Indonesia membutuhkan 3,7 juta ton garam. Nyatanya, Indonesia tidak butuh mengimpor garam sebanyak itu.

Akibatnya, garam industri yang masuk ke Indonesia jadi melimpah dan membanjiri pasar garam konsumsi domestik serta berimbas turunnya harga garam di pasaran.

Baca juga: Kemenperin: Alat Kesehatan Buatan Indonesia Tidak Kalah dengan Produk Global