Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asosiasi Ingin Masa Transisi Lembaga Penjamin Polis Dipangkas Jadi 2 Tahun

Kompas.com - 10/11/2022, 21:10 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Lembaga Penjamin Polis masih terus didorong berbagai pihak. Keberadaan lembaga ini bakal jadi angin segar mengingat banyaknya kasus asuransi gagal bayar yang belum juga terselesaikan.

Saat ini, pembentukan Lembaga Pemjamin Polis semakin dekat dipertegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau Omnibus Law Keuangan.

Dalam RUU P2SK itu disebutkan program ini akan dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baca juga: Lembaga Penjamin Polis Diyakini Bakal Pulihkan Kepercayaan Masyarakat kepada Industri Asuransi

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, Lembaga Penjamin Polis telah diminta sejak dahulu.

"Kalau dalam RUU P2SK itu kan masa transisinya 5 tahun, padahal dalam UU No 40 sudah diamanatkan sejak 2014," ujar dia saat di temui Kamis (10/11/2022).

Ia menceritakan, seharusnya Lembaga Penjamim Polis sudah ada sejak 2017, atau 3 tahun setelah diamanatkan pada tahun 2014.

Namun, dalam RUU P2SK masa transisi Lembaga Penjamin Polis justru menjadi 5 tahun. Yang mana, kalau ditotal berarti lembaga ini akan mundur 10 tahun sejak pertama kali dicetuskan.

Untuk itu, Togar berharap, Lembaga Penjamin Polis dapat dilakukan dalam masa transisi selama 2 tahun.

Baca juga: RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

"Kalau Lembaga Penjamin Polis ada di bawah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sana sudah ada semua perangkatnya, tidak bangun dari baru lagi," ujar dia.

Dengan begitu, pembentukan Lembaga Penjamin Polis dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif lantaran tidak memulai dari awal.

"Sehingga dalam benak kami, mestinya 2 tahun cukup," imbuh dia.

Togar menjabarkan, pertimbangan masa transisi tersebut didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang siap untuk masuk ke Lembaga Penjamin Polis.

"Sekarang kan banyak universitas punya lulusan aktuaria, sekitar 14 universitas negeri dan swasta. itu dari SDM sudah cukup," jelas dia.

Togar menyampaikan, pihaknya juga terbuka untuk melakukan diskusi terkait pembentukan Lembaga Penjamin Polis ini.

"Mengenai hal lainnya kan bisa saling support antar sesama regulator, Jadi mestinya 2 tahun itu bisa lah beroperasi tahun 2024," tandas dia.

Togar merekomendasikan Lembaga Penjamin Simpanan dapat memulai Lembaga Penjamin Polis dengan beberapa jenis produk terlebih dahulu misalnya produk kecelakaan, kesehatan dan term life atatu asuransi berjangka.

"Baru nanti ke whole life atau endowment yang lebih canggih. Jadi jangan diam, menunggu," tandas dia.

Baca juga: Asuransi Jasindo Kembali Proteksi Aset PT Angkasa Pura I

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com