"Bali Compact" Jadi "Legacy" Presidensi G20 Indonesia di Bidang Transisi Energi Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan, "Bali Compact" yang merupakan kesepakatan bersama Forum Transisi Energi G20 bisa menjadi warisan dari Indonesia kepada G20.

"Bali Compact lahir dari kesepakatan bersama para anggota G20 dalam meningkatkan ambisi menuju transisi energi yang adil, terjangkau dan inklusif," kata Yudo dalam siaran resminya, Senin (14/11/2022).

Yudo menjelaskan, ada sembilan prinsip yang ada dalam Bali Compact yang merupakan tawaran Indonesia dalam forum transisi energi G20. Di antaranya adalah memperkuat kepercayaan dan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara nasional.

Baca juga: Pemerintah Ingin Usung Konsep Bali Kompendium Saat KTT G20, Apa Itu?

Kemudian prinsip selanjutnya adalah meningkatkan ketahanan energi, stabilitas pasar dan keterjangkauan, mengamankan pasokan energi, infrastruktur, dan sistem yang tangguh, berkelanjutan dan andal.

"Selain itu prinsip yang diterapkan juga adalah meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi. Mendiversifikasi sistem dan bauran energi, serta menurunkan emisi dari semua sumber energi," bebernya.

Baca juga: Menteri Energi di KTT G20 Sepakat untuk Percepat Transisi Energi

Isu lingkungan harus diselesaikan bersama

Sementara itu Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket mengatakan, isu lingkungan merupakan isu nomor satu yang harus diselesaikan secara bersama.

Menurutnya, KTT G20 menjadi pertemuan multilateral besar di samping negosiasi soal iklim yang berlangsung di Mesir.

"Menurut saya, ini menunjukan bahwa masyarakat dunia sadar bahwa sesuatu harus dilakukan. Jika tidak bencana besar kemungkinan besar akan terjadi," kata Vincent.

Baca juga: Jelang KTT G20, Pemerintah Dorong BUMN Lakukan Transformasi Digital

Ketika ditanya apa kontribusi G20 terhadap isu lingkungan ini, Vincent menyampaikan bahwa G20 merupakan badan aksi dari 20 ekonomi terbesar dunia. Ia menjelaskan 80 persen PDB terwakili di satu ruangan di Bali dalam forum KTT G20 Bali.

"Mereka (G20) memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar dalam menentukan arah kebijakan enonomi dan kebijakan iklim," ungkap Vincent.

Dari sudut pandang UE, Vincent mengatakan, G20 harus mendorong pemulihan negara-negara anggota dari dampak pandemi baik di sektor manufaktur dan semua sektor lainnya, termasuk transisi digital yang berkelanjutan untuk meningkatkan PDB juga transisi energi berkelanjutan.

"Itu yang kita kejar. UE percaya bahwa dalam hal kebijakan iklim, kami adalah pemimpin dunia penentu tren untuk seluruh dunia," terangnya.