Biaya Kereta Cepat Bengkak gara-gara Perhitungan China Salah

KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tengah menjadi sasaran kritikan publik Tanah Air. Beberapa masalah menerpa megaproyek kerja sama antara Indonesia dan China tersebut.

Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, tetapi diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023 alias molor 4 tahun. Biaya konstruksi pun membengkak drastis hingga Rp 21 triliun, jauh melampaui investasi yang ditawarkan proposal Jepang.

China Development Bank (CDB) bahkan sempat meminta Pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Hingga saat ini, total dana APBN yang sudah disetujui pemerintah dan DPR untuk menambah pembengkakan biaya proyek KCJB yakni Rp 7,3 triliun.

Baca juga: Janji Jokowi saat Pilih China: Kereta Cepat Haram Pakai Uang Rakyat

Padahal sebelumnya, proyek ini dijanjikan Presiden Jokowi tidak akan menggunakan APBN sepeser pun dan tidak dijamin pemerintah.

Perhitungan China meleset

Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, salah satu penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan.

Dia mencontohkan, pihak China dalam proposalnya, tidak menyertakan perhitungan pengambilalihan frekuensi GSM-R di pita 900 MHz yang digunakan untuk persinyalan kereta cepat.

Sementara di sepanjang jalur Jakarta-Bandung, frekuensi itu digunakan oleh Telkomsel. Agar Telkomsel mau merelakan pita frekuensinya dibagi untuk proyek ini, tentu KCIC harus mengeluarkan biaya tak sedikit.

Baca juga: Jokowi Pantang Mundur, Kereta Cepat Harus Jadi meski Biaya Bengkak dan Pakai APBN

Selain perebutan pita frekuensi, perhitungan biaya investasi dalam proposal China adalah kurang cermatnya dalam perhitungan pajak, pembebasan tanah, hingga pemindahan utilitas listrik dan gas. Di mana beberapa di antaranya tidak dimasukan dalam biaya saat pengajuan proposal. 

"Jadi memang ada biaya-biaya yang tidak masuk di awal sekarang kita sudah sepakati harus masuk ke biaya proyek karena pihak China mengira ini biaya pemerintah bukan biaya proyek," tutur Tiko.

Berdasarkan hal di atas, Tiko mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Cadangan Investasi APBN 2022 sebesar Rp 3,20 triliun.

Sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung juga sudah mendapatkan PMN melalui KAI sebesar Rp 4,1 triliun. Sehingga dalam waktu dekat, total duit APBN yang akan diterima untuk proyek ini yakni Rp 7,3 triliun.

"Jumlah tersebut yntuk memenuhi porsi 25 persen ekuitas atas cost overrun proyek KCJB, kami juga mengharapkan ini bisa kita percepat karena kebutuhan cukup tinggi untuk bisa kita cairkan di tahun 2022," ucap dia.

Baca juga: Alasan Utama Jokowi Dulu Pilih China: Janjikan Kereta Cepat Tanpa APBN

Mantan Dirut Bank Mandiri itu mengatakan, BPKP telah melakukan dua kali asersi terkait pembengkakan biaya proyek KCJB tersebut.

"Kami saat ini ada di angka 1,449 miliar dollar AS, sekarang total project cost sekitar 7,5 miliar dollar AS," kata Tiko.

Tiko mengatakan, pembengkakan biaya dalam proyek KCJB paling besar adalah pada pekerjaan tanah atau subgrade dan terowongan (tunnel) sepanjang 4,6 kilometer yang harus segera diperbaiki.

"Dan ada juga tunnel 2 yang harus di-blasting (diledakan) karena tanahnya keras dan ada juga wilayah-wilayah yang tanahnya longsor sehingga harus ada penguatan-penguatan dari sisi infrastruktur," ujarnya.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

(Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Yoga Sukmana, Erlangga Djumena)