Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu: Semakin Kredibel Data, Makin Kredibel Pula Kebijakan Pemerintah

Kompas.com - 22/11/2022, 16:22 WIB
Yohana Artha Uly,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, data berperan penting dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Lantaran pemerintah sangat bergantung pada data untuk mengukur kondisi perekonomian.

"Kami di Kemenkeu dan pemerintah secara keseluruhan, memang sangat tergantung pada data ketika mengukur suhu dari perekonomian, aktivitas konsumsi dan produksi, kinerja ekspor dan impor, indeks manufaktur, serta indikator lainnya selalu kita pantau," ujarnya dalam acara Peluncuran dan Sosialisasi Neraca Institusi Terintegrasi di Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Ia menjelaskan, ketika dihadapkan pandemi Covid-19 maupun ketidakpastian global, pemerintah harus mampu mendesain kebijakan-kebijakan yang tepat dan cepat, namun tetap dalam tata kelola yang baik. Maka dalam hal ini, semua pengambilan keputusan sangat mengandalkan data.

Baca juga: Bank Dunia Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Kata BKF

Menurutnya, data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu patokan pemerintah untuk mempertimbangkan pengambilan sebuah kebijakan. Pemerintah selalu memperhatikan setiap data yang dirilis oleh BPS.

"Karena kita tahu, data yang keluar dari BPS adalah data yang berkualitas dan reliable (dapat dipercaya), yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan," imbuh dia.

Baca juga: Skenario Terburuk BI, Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 Mentok di 2 Persen

Meski demikian, diakui Febrio, ada kalanya di mana data yang tersedia tidak sempurna, namun keputusan tetap harus diambil. Maka dalam hal ini, tata kelola yang baik pun menjadi ujung tombak dalam pengambilan keputusan.

"Akan tetapi kita juga kemudian melihat peluang yang sangat besar ketika data-data yang kita gunakan belum sempurna itu sudah menghasilkan kebijakan yang memberikan efektivitas yang sangat maksimal. Apalagi kalau datanya diperbaiki dan di-update," jelasnya.

Baca juga: Berpotensi Meningkatkan Inflasi, BI: Upah Buruh Jangan Terlalu Naik Berlebihan


Febrio bilang, pemerintah terus berkoordinasi melakukan perbaikan data, meningkatkan kualitas pendataan, melakukan pembaharuan data dengan kredibel. Sebab, semakin kredibel data yang ada, maka semakin kredibel pula kebijakan yang diputuskan.

"Data yang semakin baik, semakin kredibel akan membuat kebijakan kita semakin kredibel juga," tutup Febrio.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com