Antisipasi Resesi 2023, OJK akan Perpanjang Relaksasi di Industri Asuransi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperpanjang relaksasi untuk industri asuransi yang sebelumnya diterapkan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah mengatakan, berbeda dengan relaksasi sebelumnya, relaksasi kali ini diterapkan guna mengantisipasi dampak resesi kepada industri asuransi dalam negeri tapi tetap diseimbangkan dengan perlindungan konsumen.

Pasalnya, berdasarkan proyeksi para pakar ke depannya akan terjadi resesi global di tahun depan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan industri asuransi nasional.

Baca juga: Faktor-faktor yang Memengaruhi Klaim Asuransi Kesehatan Ditolak

"Beberapa kebijakan relaksasi yang sempat kami berikan pada masa pandemi ya itu sudah bisa dipastikan akan kita perpanjang. Cuma ini judulnya beda kalau dulu judulnya pandemi, ini kira-kira mengantisipasi ancaman resesi lah," ujarnya saat webinar Insurance Outlook 2023, Selasa (22/11/2022).

Adapun kebijakan relaksasi untuk industri asuransi sebelumnya di antaranya berupa relaksasi waktu penyampaian laporan berkala kepada OJK dan relaksasi perpanjangan batas waktu pembayaran premi selama 4 bulan dari semula 2 bulan sejak jatuh tempo.

Namun, dia bilang, tidak semua relaksasi yang sebelumnya diberlakukan akan diperpanjang.

OJK hanya akan kembali memberlakukan relaksasi yang bersifat substansif seperti pelonggaran batas waktu pembayaran premi. Sedangkan untuk relaksasi penyampaian laporan tidak diperpanjang karena saat ini mobilitas sudah kembali normal.

"Yang (diperpanjang) sifatnya substansif ya, kalau yang sifatnya administratif tentu sudah lah kemarin," jelasnya.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, OJK Tekankan Rasionalitas dalam Berinvestasi

Diberitakan sebelumnya, relaksasi pelonggaran batas waktu pembayaran premi diatur dalam Surat OJK Nomor S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020.

Dalam aturan tersebut, OJK memberi relaksasi bagi semua perusahaan asuransi, reasuransi, asuransi syariah, dan reasuransi syariah memberikan perpanjangan batas waktu kepada pemegang polis selama 4 bulan dari semula 2 bulan sejak jatuh tempo.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I OJK, Anggar Budhi Nuraini mengatakan, relaksasi ini untuk memberikan keringanan pada pemegang polis untuk membayar kewajibannya dalam masa sulit Covid-19.

OJK juga memberikan keleluasaan bagi perusahaan asuransi dan tidak mengharuskan ada tatap muka dalam pembayaran premi maupun penutupan polis asuransi nasabah.

"Kedua pihak bisa melakukan transaksi lewat daring dan tak perlu tatap muka. Ini kita maksudkan untuk mendukung protokol kesehatan yang tertuang dalam himbauan PSBB. Nah kalau perusahaan asuransi bisa melakukan itu, ya tentu kita apresiasi, siapapun mereka," katanya di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Ada Dorongan Pengawasan Koperasi Dilakukan OJK, Ini Alasannya