Upaya Pemerintah Perkuat Ekonomi, Mulai Substitusi Impor Hingga Dorong Ekonomi Digital

BADUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu strategi yang ditempuh pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi, yakni reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas melalui pemberian kemudahan berusaha.

Airlangga menjelaskan, pemerintah turut melakukan pengurangan ketergantungan impor pada beberapa komoditas melalui program subtitusi impor 35 persen.

Program subtitusi impor tersebut dilaksanakan melalui program Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada lima sektor utama yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, serta dua sektor industri yang ditambahkan sejak terjadinya pandemi yakni alat kesehatan dan farmasi.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Kepala Bappenas Segera Susun Peta Jalan Transformasi Ekonomi

"Saat ini telah muncul juga gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, internet of things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing yang baik untuk kita kuasai dan manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini dapat tercapai melalui pembangunan yang merata dan inklusif, penciptaan SDM unggul, penciptaan ekonomi maju dan berkelanjutan serta negara yang yang demokratis kuat dan bersih," kata dia dalam Indonesia Development Forum (IDF), Selasa (22/11/2022).

Pemerintah juga bertekad untuk menjalankan hilirisasi sebagai salah satu agenda yang bersinergi dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Upaya ini telah memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional, seperti peningkatan devisa dari investasi dan ekspor serta penambahan jumlah serapan tenaga kerja.

Hilirisasi akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia sehingga mendorong peningkatan daya saing di pasar global. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pemenang Call for Submission seperti perwakilan SDG Center Universitas Hassanudin, Direktur PT Bali Coklat, Direktur Utama Kawasan Indutri Terpadu (KIT) Batang, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur turut menyampaikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terkait pembangunan industri.

Baca juga: Ketidakpastian Ekonomi Global Buat Perusahaan Teknologi Ramai-ramai Lakukan PHK

Rekomendasi tersebut mulai dari pemberian pendampingan mikro hingga makro bagi SDM yang terlibat dalam pengembangan produk, pemetaan akses pasar bagi mitra usaha, upaya deteksi dini terkait program kolaborasi antara tenaga kerja dan teknologi yang berkembang, hingga hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Call for Submission atas berbagai inovasi yang dilakukan mulai dari pemanfaatan umbi porang sebagai edible bioplastic, penyiapan SDM industri terampil sesuai dengan kebutuhan investor oleh KIT Batang, upaya PT Bali Coklat dalam menjadikan coklat Indonesia berkelas dunia, hingga dukungan kolaborasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait program pusat dan daerah bagi pengembangan industri yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara.

Mantan Menteri Perindustrian ini juga turut menekankan arahan Presiden Joko Widodo terkait pentingnya kolaborasi dari seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pelaku industri untuk dapat mendorong tindak lanjut rencana dan rekomendasi dalam menciptakan ekosistem industri yang lebih baik melalui kontribusi ide maupun eksekusi bersama.

Baca juga: Skenario Terburuk BI, Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 Mentok di 2 Persen