Hadapi Tantangan Ekonomi Global 2023, Ini 5 Bauran Kebijakan BI

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) telah menyusun bauran kebijakan untuk 2023 yang akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko terjadinya resesi di beberapa negara.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, terdapat 5 bauran kebijakan di 2023 berupa 1 kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas atau pro-stability.

Kemudian, 4 kebijakan lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau yang diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional atau pro-growth.

"Perkenankan kami menyampaikan arah bauran kebijakan BI 2023, dengan berlanjutnya gejolak global kebijakan moneter tetap akan kami arahkan pada stabilitas pro stability dan 4 kebijakan lain kami arahkan mendorong pertumbuhan ekonomi pro growth," ujarnya saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022, Rabu (31/11/2022).

Baca juga: Ramalan BI soal Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun Depan

Berikut penjelasan lebih rinci terkait bauran kebijakan BI tahun 2023:

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter BI pada 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

BI akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur, perencanaan yang matang, dan dikomunikasikan secara transparan untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada Semester I 2023.

"Kebijakan suku bunga front loaded preemptive secara terukur untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang sangat tinggi dan memastikan inflasi inti akan kembli ke sasaran 3 plus minus 1 persen lebih awal yaitu pada Semester I 2023," ucapnya.

Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti, dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai.

2. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.

"Kebijakan makroprudensial yang longgar akan kami pertahankan, kebijakan uang muka 0 persen untuk kredit properti dan kredit kendaraan bermotor tetap berlaku hingga 2023. Insentif GWM akan kami tingkatkan untuk mendorong sektor-sektor prioritas termasuk KUR, UMKM dan ekonomi keuangan hijau," kata dia.

3. Kebijakan Sistem Pembayaran

Digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa, terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan rupiah digital sebagaimana white paper yang juga diluncurkan pada penyelenggaraan PTBI 2022.

4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang

Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

5. Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau

Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Baca juga: Terbitkan Buku Putih Rupiah Digital, Gubernur BI: Kami Namakan Proyek Garuda