KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi mengusulkan untuk membedakan pengawasan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam hanya kepada anggota (closed loop) dan koperasi yang melayani simpan pinjam untuk masyarakat (open loop).

Ia menjelaskan, secara natural usaha simpan pinjam koperasi seharusnya bersifat closed loop atau hanya melayani anggota saja.

Munculkan usaha koperasi yang melayani simpan pinjam kepada masyarakat ada karena kelemahan peraturan yang ada selama ini.

Baca juga: Menteri Teten Setuju Koperasi Diawasi OJK, asalkan...

"Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam kepada anggota atau kerap dikenal dengan KSP tetap di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM)," ujar dia dalam Rapat kerja Bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (1/12/2022).

Sementara, Zabadi menambahkan, bagi koperasi yang menjalankan usaha di sektor jasa keuangan atau berubah menjadi lembaga jasa keuangan akan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Usulan ini, ia bilang, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi beberapa jenis koperasi untuk dapat berkembang.

Ia menyebutkan, pihaknya bersama dengan OJK telah menyusun beberapa indikator yang digunakan untuk membedakan dua jenis koperasi tersebut.

Misalnya, sumber dana yang bisa didapat dari KSP hanya terbatas pada anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya.

Sementara, sumber dana yang berasal obligasi dan surat hutang hanya boleh dilakukan oleh koperasi yang merupakan lembaga jasa keuangan.

Baca juga: Wacana Pengawasan Koperasi di Bawah OJK, Melanggar Asas?

“Untuk menjaga ke closed loop-an, kami sepakat untuk membatasi sumber pendanaan, sedangkan adanya bank dan lembaga lain ditujukan untuk pengungkit saja,” imbuh dia.

Kemudian, terkait penyaluran dana, Zabadi juga membatasi KSP untuk hanya menyalurkan dana kepada anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain.

Penyaluran dana kepada pihak lain di luar anggota hanya boleh dilakukan oleh koperasi non KSP.

Lebih lanjut, beberapa indikator yang sudah tersusun akan digunakan sebagai alat bantu inventarisasi KSP yang benar menjalankan usaha simpan pinjam atau harus berubah ke koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan yang akan diawasi OJK

Selanjutnya, Zabadi mengusulkan waktu dua tahun bagi KSP yang menjalankan usaha seperti layaknya lembaga jasa keuangan untuk bertransformasi.

“Untuk mereka melakukan transformasi ke lembaga jasa keuangan sebagaimana dengan ketentuan undang-undang atau membubarkan diri,” pungkas Zabadi.

Baca juga: Forum Koperasi Tak Setuju Pengawasan Koperasi di Bawah OJK, Apa Sebabnya?