Harga Barang Terancam Naik gara-gara Penerapan "Zero ODOL" pada 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mulai menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension over load/ODOL) atau zero ODOL pada Januari 2023. Kebijakan ini pun diyakini bakal mengerek harga barang-barang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, kebijakan itu sudah mendapat respons negatif dari para pelaku sektor logistik, lantaran menyebabkan kenaikan biaya pengiriman barang.

"ODOL Januari (dilarang). Itu chaos tuh, sopirnya pasti ngamuk, pemilik barang pasti ngamuk, rakyatnya ngamuk karena harga barang jadi naik dan ketersediaannya kurang," ujarnya dalam seminar Indef, Senin (5/12/2022).

Baca juga: Pengamat: Pungli di Sejumlah Lokasi Uji Kendaraan Bermotor Sulitkan Penerapan Zero ODOL 2023

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan dari pengusaha keramik, jika kapasitas angkutan logistik diturunkan seiring pelarangan ODOL, maka ongkos kirimnya akan menjadi Rp 5.000 per meter persegi keramik untuk pengiriman rata-rata di Pulau Jawa.

Sementara bila dibandingkan dengan keramik impor dari China yang pengirimannya langsung ke titik-titik pelabuhan besar di berbagai kota Indonesia, maka ongkos pengiriman rata-rata di Pulau Jawa hanya Rp 1.800 per meter persegi.

Baca juga: Janji Kemenhub, Penerapan Zero ODOL Tetap Berlaku pada 2023

Selain itu, lanjut Hariyadi, pelarangan truk ODOL juga akan menyebabkan kebutuhan terhadap angkutan logistik meningkat. Hal itu dikarenakan kapasitas muatan per unit truk semakin sedikit.

"Kira-kira begini ilustrasinya, truk yang biasanya ngangkut 6 ton karena dibikin ODOL sekarang enggak boleh, harus ikut kapasitas aslinya, 3 ton. Bisa bayangkan yang tadinya 6 ton satu truk, sekarang jadi mesti 2 truk. Jadi jalanan bakal ramai, makin macet, harganya makin mahal," papar Hariyadi.

Baca juga: Apindo Minta Penerapan Kebijakan Zero ODOL Ditunda hingga 2025

Maka dengan peningkatan biaya logistik akibat penerapan ODOL tersebut, akan berimbas pada kenaikan harga barang-barang. Oleh sebab itu, diharapkan ada upaya pemerintah untuk membantu mengatasi persoalan ini.

Adapun berdasarkan informasi yang diterimanya dari rekan-rekan pengusaha truk, saat ini populasi truk di Indonesia ada sebanyak 5,7 juta unit. Namun, hanya 20 persen yang tidak diklasifikasikan sebagai angkutan ODOL.

"Jadi ini yang sangat siginifikan, yang akan memicu inflasi. Jadi ODOL ini sekarang sedang kami minta perhatian pemerintah," pungkasnya.