Bahas Polemik DBH Meranti, Kemendagri Singgung Rendahnya Realisasi Belanja Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyinggung rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah di tengah polemik dana bagi hasil (DBH) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di sisa dua minggu terakhir penghujung tahun, realiasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baru mencapai 75 persen atau sekitar Rp 900,6 triliun dari pagu yang sebesar Rp 1.200,87 triliun.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan belanjanya untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Lewat belanja APBD pula tingkat kemiskinan di daerah bisa ditekan.

Baca juga: Polemik Data DBH, Kemenkeu-Kemendagri Bakal Bertemu Bupati Kepulauan Meranti Selasa Pekan Depan

"Belanja harus maksimal, jangan sampai uangnya ada tetapi belanjanya tidak jalan, ya sama aja. Ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya," ujarnya dalam media briefing tentang DBH di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Menurutnya, persoalan anggaran di daerah, tak hanya sekedar tentang dana transfer ke daerah (TKD) yang diberikan pemerintah, seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dana desa, maupun DBH, tetapi juga tentang realisasi belanja.

Sebab, rendahnya belanja suatu daerah akan menyulitkan daerah tersebut untuk berkembang dan menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh sebab itu, Agus mendorong untuk daerah bisa memanfaatkan belanja APBD dengan optimal.

"Belanja juga tidak kalah penting, kami dari Kemendagri beserta Kemenkeu terus berupaya turun ke lapangan melakukan asistensi dan pembinaan pengawasan untuk mendorong belanja ini biar maksimal," katanya.

Baca juga: Bupati Meranti Protes soal DBH, Ekonom: Keluhan Wajar, tapi Ucapan Provokatif Perlu Ditindak

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo sempat memaparkan data pengelolaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti yang rata-rata serapan belanjanya sejak 2016 hanya 82,11 persen. Khusus untuk 2022, per 9 Desember 2022 realisasi belanjanya juga baru mencapai 62,49 persem.

Data itu mencuat seiring dengan keluhan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil kepada Kemenkeu mengenai DBH produksi minyak Meranti yang dirasa penghitungannya tidak tepat sehingga nilainya kecil.

Ia merasa produksi minyak Meranti saat ini meningkat mencapai 7.500 barrel per hari, yang diikuti dengan peningkatan harga minyak mentah di kisaran 100 dollar AS. Namun, DBH migas yang diterimanya sekitar Rp 115 miliar, hanya naik sekitar Rp 700 juta dari sebelumnya.

Padahal, menurut Adil, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan mencapai mencapai 25,68 persen.

"Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin, uang kami tidak dikasihkan," ungkap Adil dikutip dari akun YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Kamis (9/12/2022).

Baca juga: Singgung Soal Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Iblis, Wamenkeu: Bicarakan dengan Data