Menperin Ungkap 4 Tantangan Hilirisasi Industri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan terdapat 4 tantangan yang dihadapi dalam rangka program hilirisasi industri. Tantangan pertama adalah sumber daya manusia (SDM).

Agus Gumiwang menambahkan, tiap tahunnya dibutuhkan 16.000 tenaga kerja baru untuk mendukung program hilirisasi. Hal itu dia kemukakan di Outlook Perekonomian Indonesia 2023 berlangsung di Jakarta.

"Tantangan yang dihadapi di lapangan terhadap program hilirisasi yang pertama ingin saya sampaikan challenge-nya adalah sumber daya manusia tentu yang kompeten, sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas, dan juga kapabilitas. Tiap tahun, dibutuhan at least (sekitar) 16.000 tenaga kerja baru mengisi sektor manufaktur termasuk di dalamnya hilirisasi," ucapnya, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Sebut Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi Sedunia, Jokowi: Karena Hilirisasi

Tantangan kedua yakni perluasan kerja sama internasional. Dengan kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka pasar ekspor baru. Pemerintah kini menargetkan dua negara yang menjadi pasar ekspor.

"Ini ada dua target kita yakni Eropa dan Afrika. Oleh sebab itu, pemerintah sekarang kebetulan kami baru kembali dari Brussel menemani Bapak Presiden. Dari situ banyak kepentingan yang membahas perjanjian atau FDA IU-CEPA yang tentu membawa manfaat sangat besar bagi kedua belah pihak khususnya industri manufaktur agar kita bisa lebih mudah mengirim ke Eropa sebagai market yang cukup besar. Afrika juga sebagai negara non-tradisional market yang perlu kita ekspor secara serius," kata Agus.

Kemudian tantangan yang ketiga adalah insentif. Menurut dia, dibutuhkan insentif untuk menarik minat investor.

Baca juga: Rekomendasi Rakornas Investasi: Tetap Pertahankan Hilirisasi

"Harus investor friendly dan juga market friendly. Paling penting kita bisa melakukan brenchmarking (perbandingan) terhadap negara-negara lain, kebijakan apa saja yang diberikan oleh negara lain untuk mendukung pertumbuhan manufaktur di negaranya masing-masing," ujarnya.

Tantangan keempat yaitu tekanan dari negara luar terutama mengenai perdagangan. Beberapa waktu lalu, penghentian ekspor nikel oleh pemerintah digugat oleh Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Nikel contohnya, kita digugat di WTO, kita kalah dan kita sekarang sedang mengajukan banding. Tetapi tidak membuat program hilirisasi nikel kita berhenti, tetap jalan terus menjadi negara berkedaulatan," kata Agus.

Baca juga: Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi