Pengusaha: Penerapan Zero ODOL Bisa Picu Kenaikan Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali implementasi kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension over load/ODOL) atau Zero ODOL pada Januari 2023 mendatang.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, pemberlakuan kebijakan Zero ODOL tahun depan bisa mengerek biaya logistik yang tinggi sehingga memicu kenaikan inflasi.

"Menurut kami kiranya pemerintah mempertimbangkan kembali dengan matang karena proses transisi untuk menggantikan kendaraan angkut dari ODOL menjadi Zero ODOL menurunkan investasi yang besar dan yang seharusnya pemerintah harus memberikan insentif berupa keringanan fiskal dan subsidi agar biaya investasi untuk mengadakan konversi tersebut menjadi terjangkau oleh pelaku di sektor transportasi angkutan atau logistik," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Harga Barang Terancam Naik gara-gara Penerapan Zero ODOL pada 2023

"Ini dikhawatirkan kalau tidak ada perencanaan insentif di Januari nanti ketika Zero ODOL dilakukan maka mengakibatkan logistik tinggi dan memicu kenaikan inflasi," sambungya.

Hariyadi menuturkan, jika pemerintah bisa memberikan insentif atau subsidi untuk pembelian mobil listrik Rp 80 juta dan Rp 8 juta untuk motor listrik, seharusnya insentif untuk pengusaha logistik juga harus diberikan.

Walau demikian, Hariyadi menegaskan, pengusaha mendukung kebijakan ini diimplementasikan. Hanya saja waktu dan proses implementasinya perlu dipertimbangkan dengan baik.

"Ini jangan disalah artikan juga, kita sangat pro Zero ODOL namun yg diperlukan adalah masa transisi membuat program Zero ODOL bisa dimplementasikan baik dan lancar dan terjangkau investasinya," pungkasnya.

Baca juga: Menhub: Tiap tahun Negara Rugi Rp 43 Triliun Akibat Truk ODOL