Mulai Tahun Depan BPDPKS Akan Danai Pekebun Rakyat Bangun Pabrik Mini Pengolahan Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurachman mengatakan, pada tahun 2023, BPDPKS akan mendanai para pekebun rakyat untuk membangun pabrik mini produksi minyak goreng.

Sehingga para pekebun rakyat ini tak lagi mengandalkan penjualan tandan buah segar (TBS) namun bisa langsung mengolahnya menjadi minyak goreng.

"Begitu juga nanti dengan program sarana prasarana, ini menjadi refocusing kita. Bagaimana agar supaya pekebun-pekebun rakyat itu tadi tidak hanya mendapatkan hasil dengan menjual tandan buah segar," katanya ditayangkan secara virtual melalui Youtube BPDP Sawit, Kamis (22/12/2022).

"Tapi kami juga harapkan agar supaya mereka menikmati apabila dia bisa memproses lebih lanjut TBSnya tadi menjadi minyak goreng. Oleh karena itu nanti kemungkinan nanti di tahun 2023, kita sudah mulai mendanai pembangunan dari pabrik-pabrik minyak goreng mini," lanjut dia.

Baca juga: Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Dengan terbangunnya pabrik mini tersebut nanti, para pekebun rakyat yang selama ini menggantungkan penghasilannya dari tandan buah segar bisa langsung mendistribusikan produksi minyak goreng hasil olahannya ke pasaran daerah masing-masing.

"Yang bisa dikelola oleh lembaga-lembaga pekebun dengan kapasitas tidak terlalu besar tetapi bisa mengolah tandan buah segarnya itu menjadi produk minyak goreng yang nanti bisa dipasarkan langsung oleh mereka untuk masyarakatnya di sekitar itu," ujar Eddy.

Baca juga: Pengusaha Bisa Klaim Subsidi Minyak Goreng Curah ke BPDPKS

Wacana pendanaan pembangunan pabrik mini minyak goreng tersebut kata Eddy, sebagai upaya untuk mengatasi krisis minyak goreng. "Sehingga tidak lagi mereka ketergantungan apabila terjadi krisis minyak goreng seperti tahun-tahun sebelumnya," ucapnya.

Eddy pun memaparkan kinerja program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak tahun 2016-2022, telah terealisasi seluas 273.666 hektar untuk 120.168 pekebun dengan dana mencapai Rp 7,52 triliun yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia.

Namun pencapaian pada tahun ini, justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Eddy bilang, disebabkan kendala terhadap pemenuhan persyaratan keterangan tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut serta keterangan tidak berada di lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Di sisi lain, program Insentif Biodiesel yang telah diimplementasikan sejak 2015 hingga tahun ini, telah menyalurkan volume biodiesel sebesar 42,98 juta kiloliter dengan dana yang telah dibayarkan sebesar Rp 144,59 triliun.