LKPP: Pengadaan Pemerintah Jelang Tutup Tahun Capai 78 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi mengungkapkan kinerja pengadaan pemerintah tahun ini cukup baik, khususnya penggunaan produk dalam negeri.

Pria yang akrab disapa Hendi itu menyebutkan, hingga jelang tutup tahun ini, realisasi pengadaan pemerintah untuk produk dalam negeri (PDN) mencapai 78 persen, baik itu pengadaan melalui penyedia maupun swakelola. Namun begitu, capaian tersebut menurutnya perlu dimaksimalkan kembali.

"Saat ini sekitar 55 persen pengadaan masih dengan sistem E-Tendering yang dalam prosesnya cukup memakan waktu. Sedangkan E-Purchasing yang prosesnya lebih cepat masih sekitar 13,35 persen, maka dari itu tahun depan untuk mempercepat penyerapan anggaran kami meminta komitmen dari kementerian, lembaga, dan pemda untuk bisa fokus melakukan realisasi pengadaan melalui E-Katalog," kata dia dikutip melalui siaran pers LKPP, Jumat (23/12/2022).

Baca juga: Suku Bunga Acuan Naik 5 Kali di 2022, Siap-siap Bunga Kredit Perbankan Naik

Ia mendorong pengadaan pemerintah untuk produk dalam negeri pada tahun depan bisa mencapai 90 persen. Tak hanya terkait pengutamaan produk dalam negeri pengadaan pemerintah, Hendi juga menyinggung pentingnya mempercepat penyerapan anggaran pemerintah guna menggerakkan ekonomi nasional.

Mantan Wali Kota Semarang ini menargetkan adanya kenaikan transaksi pengadaan melalui katalog elektronik (E-Katalog) hingga Rp 500 triliun atau 5 kali lipat dari capaian 2022 yang sebesar Rp 77 triliun.

"Saat ini sudah ada 2,3 juta produk tayang di E-Katalog dari target Pak Presiden satu juta di tahun ini, dan tahun depan kami targetkan 3,5 juta. Tapi saat ini fokus kita tidak hanya pada tayangnya, tapi juga meningkatkan transaksinya, maka dari itu kami terus berupaya untuk langsung menyentuh daerah agar bisa ada komitmen yang selaras," kata Hendi.

Baca juga: LKPP Minta Instansi Pemerintah Segera Lakukan Tender Dini

Lebih lanjut kata Hendi, untuk meningkatkan transaksi pengadaan melalui katalog elektronik, dirinya berharap pemerintah daerah bisa memaknai manfaat sistem katalog secara luas.

"Siapa bilang pekerjaan fisik tidak bisa pakai E-Katalog? Bisa saja dibuat dengan sistem beton tergelar satu meter lari, atau aspal tergelar, atau mungkin pasangan bata, dan seterusnya," pungkas dia.

Baca juga: Menteri Teten Sebut 40.473 UMKM dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP