Luhut: Digitalisasi Bisa Kurangi Korupsi dan OTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi mampu mencegah korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT). Oleh karena itu kata dia, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia harus melakukan tranformasi digital.

"Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara yang bermartabat atau negara yang maju itu membangun sistem digitalisasi. Vendor dulu juga masih membayar cash (tunai)," kata dia dalam Green Port Awarding, Rabu (28/12/2022).

"Hari ini, vendor-vendor sudah tidak ada lagi yang membayar cash, semuanya digitalisasi. Jadi itu (digitalisasi) akan mengurangi juga korupsi, mengurangi inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," sambung Luhut.

Baca juga: Luhut Sebut 44,7 Juta Orang Akan Bepergian Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Luhut mengatakan pemerintah tidak ingin Indonesia dipandang jelek oleh negara lain karena adanya pejabat terkena OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menyebut negara-negara maju tidak lagi menerapkan OTT karena peralihan digitalisasi yang diyakini mampu mencegah korupsi di lingkungan pejabat pemerintahan.

"Sebenarnya kita tidak mau negara kita ini masih masuk negara OTT. Kalau kita lihat semua negara maju bermartabat, itu tidak ada lagi hampir OTT. Kenapa itu bisa? Karena itu sistemnya bagus. Kita sekarang membangun sistem supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan tidak terpuji tadi," kata Luhut.

Baca juga: Luhut Sebut Penerapan SPBE Bisa Cegah Sifat Nakal Pejabat yang Ingin Korupsi

Mantan Jenderal Satgas Tempur Kopassus ini mengapresiasi 14 pelabuhan yang telah melakukan digitalisasi sehingga bisa meminimalisir praktik korupsi di pelabuhan.

Sebelunya, pernyataan kontroversi Luhut disampaikannya ketika memberikan sambutan dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024.

Luhut mengatakan, OTT tidak perlu lagi dilakukan jika digitalisasi di berbagai sektor diberlakukan, termasuk E-katalog. Apabila dilakukan digitalisasi, menurut Luhut, hal itu akan mempersulit orang untuk korupsi.

"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut di Thamrin Nine Ballroom, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: Luhut Minta Masyarakat Liburan Akhir Tahun di Dalam Negeri

"Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap, itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main," tambahnya.

Pernyataan Luhut soal OTT tersebut lantas menuai banjir kritik dari sejumlah pihak, tak terkecuali Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf, OTT masih dibutuhkan untuk menindak kejahatan korupsi sepanjang pendidikan dan pencegahan korupsi belum maksimal.

"Kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya akan ada penindakan," kata Ma'ruf seusai Anugerah Revolusi Mental di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Luhut soal Kecelakaan Maut di Proyek Kereta Cepat: Human Error