Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR-RI

Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Politisi Partai Demoraksi Indonesia Perjuangan.

Amankah Posisi Utang Pemerintah Kita?

Kompas.com - 16/01/2023, 10:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

UTANG pemerintah selama ini menjadi topik debat politik tak berkesudahan. Bahkan menjadi polemik politik yang tujuannya untuk menyudutkan pemerintah. Caranya menukil-nukil informasi, agar ter-framing bahwa kebijakan utang yang ditempuh pemerintah ugal-ugalan dan membahayakan negara, serta menambah beban generasi mendatang.

Pihak yang seperti itu berharap legitimasi pemerintah turun, dan mereka mendapatkan keuntungan politik. Cara berpolitik seperti ini tidak mencerdaskan rakyat, sebab hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang utuh telah dikorupsi.

Menjelang tahun politik, perihal utang pemerintah tampaknya akan digunakan sebagai komoditas untuk terus menyerang pemerintah. Sepanjang serangan itu baik dan konstruktif, saya kira pemerintah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pendukung utama pemerintah akan menerima dengan terbuka. Tak ada pemerintahan yang selalu sempurna pada setiap pilihan kebijakannya.

Baca juga: Dalam Setahun, Utang Pemerintah Bertambah Rp 635 Triliun

Di banyak negara, utang telah menjadi pembiayaan penting. Sebab anggaran pembangunan tidak bisa hanya menyandarkan pada pendapatan negara. Asalkan untuk kegiatan produktif, utang justru membantu skala ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) negara akan semakin membesar.

Lebih adil dan fair bila melihat besarnya utang suatu periode pemerintahan, sekaligus dampak ekonomi yang dihasilkan atas pemerintahan tersebut. Keduanya tidak boleh dipisahkan, sebab akan mendistorsi informasi.

Kita akui, membesarnya PDB bukan semata peran alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atribusi kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah. Di dalamnya ada kontribusi swasta melalui keran investasi.

Namun campur tangan pemerintah punya andil sangat besar, peran pemerintah layaknya dirigen, sekaligus lokomotif, sehingga laju ekonomi terarah, terkelola dan termitigasi bila ada persoalan.

Dulu di awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PDB Indonesia tahun 2015 sebesar hanya Rp 11.526 triliun, tahun 2021 PDB kita telah naik menjadi Rp 16.970 triliun, dan PDB kumulatif selama tiga kuartal 2022 sebesar Rp 14.524. Kita perkirakan sampai akhir 2022 jumlah kumulatif PDB Indonesia berkisar hampir Rp 20.000 triliun, atau meningkat 57,6 persen.

Padahal hampir tiga tahun ini situasi ekonomi nasional dihantam dampak pandemi Covid-19, lalu disusul efek Perang Rusia dengan Ukraina. Perang belum mereda, kita masih menghadapi tekanan global akibat kebijakan suku bunga tinggi dari sejumlah negara maju.

Sejauh ini kita relatif berhasil menghadapi situasi sulit itu. Tidak banyak negara sesukses Indonesia menghadapi keadaan ini. Akibat keadaan sulit itu, sebanyak 16 negara sudah menjadi pasien IMF, dan 36 negara lainnya antre diujung pintunya.

Berkah atas tumbuhnya PDB, kemiskinan dan ketimpangan Indonesia turun. Awal tahun 2015 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,59 juta jiwa. Sebelum pandemi, pada akhir tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 24,79 juta jiwa.

Pukulan pandemi memang terasa, sehingga penduduk miskin kita pada tahun 2020 naik menjadi 27,55 juta jiwa, namun awal 2022 turun ke posisi 26,16 juta jiwa. Perkiraan Bank Dunia, jika tanpa intervensi yang baik, dampak pandemi bisa menaikkan jumlah kemiskinan bertambah 5 juta jiwa.

Pembangunan yang digelorakan di seluruh Indonesia oleh Presiden Jokowi memperbaiki ekonomi luar Jawa. Semula pembangunan tampak jawasentris, Jokowi memilih pendekatan indonesia-sentris.

Hasilnya, ketimpangan sosial (gini rasio) menurun. Skala gini rasio tahun 2015 mencapai 0,408, dari akhir 2014 yang mencapai 0,414, rekor kesenjangan sosial tertinggi dalam sejarah kita. Kini angka gini rasio turun ke level 0,384.

Amankah Utang Kita?

Sejauh ini resiko utang Indonesia terkelola dengan baik. Sebab utang yang tidak terkelola malah menimbulkan beban bagi APBN, dan menyapu harapan akan tumbuhnya ekonomi dengan baik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com