Penurunan Populasi di China Dinilai Akan Berpengaruh pada Ekonomi Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Populasi penduduk China menyusut untuk pertama kalinya dalam lebih dari 60 tahun terakhir. Penurunan ini dianggap sebagai tonggak baru yang berimplikasi terhadap perlambatan ekonomi.

Biro Statistik Nasional (NBS) China melaporkan, populasi warga negara turun menjadi 1,41 miliar pada 2022. Angka tersebut turun sekitar 850.000 jiwa dari jumlah populasi tahun 2021.

Dilansir dari CNN, penurunan jumlah populasi ini disebut sebagai yang pertama sejak tahun 1961 selama kelaparan hebat yang dipicu oleh "Lompatan Jauh ke Depan" mantan pemimpin China Mao Zedong.

Baca juga: Perusahaan Inggris, China, dan Korsel Antre Bangun Pabrik Baterai Listrik di RI

“Populasi kemungkinan akan cenderung turun dari sini di tahun-tahun mendatang. Ini sangat penting, dengan implikasi terhadap potensi pertumbuhan dan permintaan domestik,” kata presiden dan kepala ekonom di Pinpoint Asset Management Zhiwei Zhang, dilansir dari CNN, Selasa (17/1/2023).

Ia menambahkan, tingkat kelahiran di China juga turun ke rekor terendah jadi 6,77 kelahiran per 1.000 orang, turun dari 7,52 pada tahun sebelumnya.

Pada 2022 terdapat sekitar 9,56 juta bayi yang lahir di China, lebih rendah dibandingkan dengan 10,62 juta bayi yang lahir pada 2021. Padahal ada dorongan dari pemerintah agar lebih banyak pasangan menikah dan memiliki anak.

Baca juga: Awali Tahun 2023, Sebanyak 100 Ton Lada Hitam Lampung Masuk China

Data ini dirilis bersamaan dengan kinerja ekonomi tahunan yang buruk dari China pada 2022. Seperti telah diberitakan, pertumbuhan ekonomi China hanya 3 persen, berada jauh di bawah target pemerintah.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memprediksi, India akan melampaui China menjadi negara terpadat di dunia pada 2023.

Pembuat kebijakan di China memperkirakan, krisis demografi ini akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang.

Sebelumnya, Beijing membatalkan kebijakan satu anak yang telah berlangsung puluhan tahun dan sangat kontroversial pada 2015.

Baca juga: Diduga Ada PHK, Pekerja Pabrik Alat Swab di China Bentrok dengan Polisi

Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah menyadari, pembatasan justru berkontribusi pada populasi yang menua dengan cepat dan menyusutnya tenaga kerja. Hal tersebut dapat sangat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial negara tersebut.

Pemerintah China lantas mengumumkan mengizinkan pasangan menikah untuk memiliki dua anak untuk menahan penurunan angka kelahiran. Namun setelah kenaikan singkat pada tahun 2016, angka kelahiran nasional terus turun.

Pembuat kebijakan selanjutnya melonggarkan batasan kelahiran pada tahun 2021, mengizinkan tiga anak dan meningkatkan upaya untuk mendorong keluarga yang lebih besar, termasuk melalui rencana multi-lembaga yang dirilis tahun lalu.

Baca juga: Kekhawatiran Covid-19 di China Jadi Penyebab Harga Minyak Dunia Turun Lebih dari 5 Persen

Misalnya dengan menambah cuti hamil dan menawarkan pengurangan pajak dan tunjangan lainnya kepada keluarga.

Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil di tengah perubahan norma gender, tingginya biaya hidup dan pendidikan, serta ketidakpastian ekonomi yang membayangi.

Saat ini, banyak anak muda memilih untuk menunda menikah atau memutuskan untuk tidak memiliki anak sama sekali. Sementara, kebijakan kelahiran tunggal yang dicanangkan beberapa dekade ini telah memunculkan fenomena sosial ketika satu anak dewasa jadi perawat tunggal untuk kedua orang tuanya.

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Indonesia Siap Sambut Wisman Asal China