Pemulihan Ekonomi, Sri Mulyani Waspadai Kenaikan Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai kenaikan inflasi seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi usai dihantam pandemi Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mengatakan, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan pemulihan seiring dengan pertumbuhannya yang terjaga di kisaran 5 persen sepanjang tiga kuartal tahun lalu, dan diperkirakan sepanjang 2022 ekonomi RI tumbuh mencapai 5,3 persen.

Pemulihan itu tercermin pula pada pendapatan asli daerah (PAD) yang naik signifikan, khususnya penerimaan perpajakan. Dia bilang, pajak hiburan tumbuh 212 persen, pajak restoran tumbuh 40 persen, pajak hotel tumbuh 89 persen, dan pajak parkir 34 persen.

Baca juga: Inflasi Terkendali, Sri Mulyani Kasih Hadiah ke Pemda

"Ini artinya di daerah, kegiatan semakin meningkat," ujarnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).

Dengan meningkatnya kegiatan masyarakat, kata Sri Mulyani, maka dapat berimplikasi kepada inflasi. Lantaran, permintaan atau konsumsi masyarakat terhadap suatu barang atau jasa akan turut naik, namun seringkali pasokannya tak mencukupi sehingga terjadi kenaikan harga.

"Ini yang harus kita cegah. Pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan, maka sisi produksi dan suplai, mengenai logistik, distribusi menjadi sangat penting," kata bendahara negara itu.

Adapun sepanjang 2022, tingkat inflasi Indonesia tercatat mencapai 5,51 persen. Pemerintah sendiri menargetkan inflasi tahun ini bisa terkendali di kisaran 3,6 persen.

Namun, menurut berbagai proyeksi lembaga lain, inflasi RI akan berada di kisaran 3,5 persen sampai 5,1 persen pada 2023. Seperti Bloomberg yang memproyeksi inflasi Indonesia mencapai 4,2 persen.

Baca juga: Subsidi-Kompensasi Energi 2022 Capai Rp 551 Triliun, Sri Mulyani: Tekan Kenaikan Harga BBM hingga 30 Persen

Maka dalam upaya pengendalian inflasi, kata Sri Mulyani, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah (pemda) dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan.

Misalnya, pada dana alokasi khusus (DAK) dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur guna mempercepat arus logistik. Lalu dana transfer umum (DAU) bisa digunakan untuk memberikan subsidi pada sektor transportasi sehingga menurunkan tekanan inflasi.

"Serta dana desa bisa juga bisa (digunakan) untuk menciptakan perbaikan produksi," ucapnya.

Ia menambahkan, pemda turut memiliki peranan penting dalam pengendalian inflasi. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pengelolaan APBN dan APBD menjadi hal penting untuk menekan risiko tingginya inflasi.

Dalam hal ini, upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan pula melalui program ketahanan pangan dan program bantuan sosial (bansos) guna menjaga daya beli masyarakat, sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Kita harus menggunakan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Pembangunan IKN 2023, Sri Mulyani Siapkan Rp 23,9 Triliun di APBN