PLN Gandeng Australia untuk Tingkatkan Kapasitas SDM

JAKARTA, KOMPAS.com –  PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia untuk mendorong kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program menuju net zero emission (NZE) pada 2060.

Kerja sama ini mencakup dukungan berupa peningkatan kapasitas dan kajian terhadap risiko perubahan iklim, penyelarasan strategi perubahan iklim perusahaan dengan Science Based Target (SBT) dan Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

Counsellor Economic Governance and Infrastructure, Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Sam Porter mengatakan, kerja sama ini juga mencakup peta jalan pendanaan berkelanjutan, struktur perusahaan dan manajemen program perubahan iklim, serta rencana komunikasi terkait perubahan iklim.

Baca juga: Naik Lima Kali Lipat, PLN Salurkan 1,7 Juta MWh Listrik Hijau Sepanjang 2022

“Pemanasan global memicu cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai dunia, tanpa adanya langkah pencegahan, maka cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut masih akan terus terjadi, khususnya di Indonesia dan Australia,” ungkap Sam dalam siaran pers, Sabtu (21/1/2023).

Sam mengatakan, Australia siap mendukung upaya pemerintah Indonesia, khususnya PLN sebagai energy utitilties utama di Indonesia, untuk mengembangkan strategi perubahan iklim perusahaan. Salah satunya melalui capacity building sehingga aspek perubahan iklim dapat diketahui lebih mendalam oleh SDM PLN.

"Kita tahu, peran PLN begitu signifikan dalam merespons perubahan iklim. Maka, strategi PLN dalam mengimplementasikan strategi perubahan iklim benar-benar penting bagi respons Indonesia terhadap perubahan iklim,” kata Sam.

Baca juga: PLN Tuntaskan 13 PSN di Sumatera dengan TKDN di Atas 70 Persen

Dalam upaya mempercepat transisi energi, Australia juga membuka beberapa peluang kerja sama, misalnya dalam meningkatkan akses energi bersih melalui pembangunan infrastruktur hingga akses keuangan yang berkelanjutan.

"Kerja sama ini adalah tindaklanjut dari pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama memerangi perubahan iklim. Kedua pemimpin sepakat untuk mempercepat program transisi energi sekaligus mempertahankan dan meningkatkan keamanan energi," ujar Sam.

Sektor energi merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) yang signifikan. Di mana 34 persen emisi gas rumah kaca saat ini berasal dari sektor energi. Oleh karena itu, transisi energi merupakan salah satu kunci untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Baca juga: Cara Bayar Tagihan Listrik Melalui Aplikasi PLN Mobile

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, Evy Haryadi mengatakan, target program dekarbonisasi PLN sendiri akan mengurangi emisi GRK sebesar kurang lebih 1,05 miliar ton CO2 pada tahun 2060. Dia bilang, terdapat enam kompetensi utama yang diperlukan dalam mendukung program transisi energi.

Enam kompetensi utama tersebut menckup, kompetensi mengenai Environmental Social Governance (ESG), low carbon technology, green business, hukum dan regulasi, digitalisasi dan cyber security serta carbon market dan renewable energy certificate (REC).

"PLN perlu menyiapkan kapasitas sumber daya manusianya agar PLN tetap lincah terhadap perubahan, khususnya pada aspek perubahan iklim dan ESG. Maka kegiatan capacity building ini dijadikan momentum untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pencapaian target NZE pada 2060,” ujar Haryadi.

Baca juga: PLN Rampungkan 7 Proyek Strategis Nasional di Sumatera Utara dan Aceh