Kritik Soal Food Estate, Ketua Komisi IV DPR: Datanya di "Mark Up" oleh Kementan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI kembali menyinggung Kementerian Pertanian (Kementan) terkait data food estate dalam rapat dengan pendapat (RDP).

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyatakan tidak ada yang namanya program food estate palsu, namun datanya yang di-mark up atau dimanipulasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tidak ada yang namanya food estate palsu, yang ada data yang di mark up oleh Kementerian Pertanian hasil produksi dari food estate dan ini tidak ada kaitan dengan kementerian lain, saya hanya bicara dengan kementerian saya yaitu Kementerian Pertanian," ujarnya saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementan, di kawasan DPR RI Senayan, Selasa (24/1//2023).

Baca juga: DPR Sebut Food Estate Gagal, Mentan SYL: Kita Harus Optimis

"Saya juga tergelitik baca di media. Food estate palsu, enggak ada yang palsu food estate. Kalau palsu itu berarti tidak ada food estatenya. Tapi ini ada food estatenya yang kurang pas adalah laporan perihal produksinya," sambung Sudin.

Walau demikian, Sudin mengatakan, pihaknya tetap akan membentuk panitia kerja (panja) terkait food estate di berbagai wilayah.

“Dan kita sudah sepakat untuk membuat Panja perihal food estate di berbagai wilayah. Sekali lagi tidak ada food estate palsu yang ada datanya yang tidak valid dari Kementan,” kata Sudin.

Baca juga: Kritik Program Food Estate Kementan, DPR: Dulu Bilang Siap, Kini Mana Hasilnya?

Adapun sebelumnya, Komisi IV DPR RI juga menyoroti perihal program Food Estate (FE) yang dinaungi oleh Kementan pada pekan lalu.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai proyek ini gagal bahkan disebut-sebut ditemukan banyak data palsu.

"Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja (Panitia Kerja) Food Estate. Bahkan beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus (Panitia Khusus) karena disitu banyak data yang palsu," kata Sudin, Rapat kerja Komisi IV DPR RI Dengan Kementerian Pertanian, Senin (16/01/2023).

Terkait hal itupun Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga buka suara.

Syahrul mengatakan, menjalankan program food estate bukan perkara mudah. Menurutnya, ada banyak tantangan seperti masalah struktur lahan, hama, hingga cuaca.

"Jangan kalau lihat lahan yang ada di sini, di Jawa dengan di Kalimantan yang rawa itu. Tak bisa seperti (semudah) balik tangan," ujarnya saat ditemui di kawasan DPR RI, Senayan, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Faisal Basri: Hentikan Proyek Kereta Cepat, Food Estate, dan Ibu Kota Baru