Gugatan Meikarta terhadap 18 Pembeli Apartemen yang Dinilai Tak Masuk Akal

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pengelola Apartemen Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), menggugat 18 konsumennya tengah menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, gugatan ini merupakan buntut dari aksi para konsumen yang menuntut pengembalian dana atas unit apartemen yang tak kunjung diberikan oleh pihak pengembang.

Gugatan itu dilayangkan oleh MSU dengan alasan para konsumen telah melakukan pencemaran nama baik. Berdasarkan gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022 dan dimuat di situs SIPP PN Jakarta Barat itu, MSU bahkan meminta ganti rugi sebesar Rp 56 miliar kepada para tergugat.

Asal tahu saja, gugatan tersebut dilayangkan oleh MSU setelah para konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPM) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan kantor Bank Nobu Plaza pada Desember lalu. Dalam aksi demonstrasi itu, PKPM menuntu pengembalian dana unit Apartemen Meikarta mereka.

Baca juga: Meikarta Mangkir, DPR Kembali Undang Pengembang dan Lippo Group

Penjelasan pengelola Apartemen Meikarta

Akan tetapi, manajemen MSU menilai, para tergugat atau ke-18 konsumen Apartemen Meikarta justru telah memberikan berbagai pernyataan dan tuduhan yang menyesatkan, tidak benar dan bersifat provokatif dan menghasut. Oleh karenanya, jalur hukum diambil perusahaan.

"Hal-hal tersebut berdampak negatif dan merusak nama perseroan," ujar manajemen MSU, dalam keterangan resminya.

Manajemen MSU mengaku, sebenarnya perusahaan akan meyelesaikan seluruh tanggung jawab terkait kepastian serah terima unit Apartemen Meikarta. Akan tetapi, perseroan memutuskn untuk mengikuti dan menjalankan proses hukum terkait tanggapan hukum terhadap beberapa pihak yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan pembeli Meikarta.

"Kami harus menolak perbuatan dan aksi yang melawan hukum," ujar manajemen.

Selain meminta ganti rugi kepada para tergugat, MSU juga meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan sita jaminan serta menetapkan sita jaminan atas segala harta kekayaan para tergugat baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Selain itu, MSU juga memerintahkan ke-18 konsumen itu untuk menghentikan dan tidak mengulangi segala dan semua tindakan, aksi dan pernyataan pernyataan yang diklaim merusak reputasi dan nama baik perusahaan.

Disebutkan juga, MSU ingin para konsumen menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di tiga harian koran nasional yakni Kompas, Bisnis Indonesia, serta Suara Pembaruan. Konsumen juga diminta menuliskan surat resmi kepada Bank Nobu, DPR, dan pihak lain yang telah didatangi dengan menyatakan tuduuhan tidak benar.

Dinilai tidak masuk akal

Menanggapi permasalahan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai, gugatan yang dilakukan oleh MSU tidak masuk akal. Menurutnya, gugatan tersebut terlihat sebagai upaya MSU membungkam konsumen dalam menyampaikan aspirasinya.

"Saya menilai enggak masuk akal ya konsumen digugat oleh Meikarta. Terkesan upaya membungkam dan intimidasi yang dilakukan developer," ujar dia, kepada Kompas.com.

Hekal menilai, permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pengembang Apartemen Meikarta sebagai kasus yang kerap terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, Ia menginginkan, kasus seperti itu dapat diselesaikan secara sistematis.

"Jelas sangat merugikan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen kita harapkan bisa punya peran yang lebih konkrit terhadap kejadian seperti ini," katanya.

"Apalagi kejadian serupa kasus meikarta ini merupakan jenis keluhan terbanyak kedua yang dilaporkan ke BPKN," tambah dia.

Baca juga: Soal Kasus Meikarta, DPR Akan Panggil Bos Lippo James Riady

Langkah arogan

Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, gugatan yang dilakukan oleh MSU sebagai aksi arogan. Pasalnya, konsumen Apartemen Meikarta memiliki hak untuk menyampaikan kritik kepada pelaku usaha.