Tren "Social Commerce" Marak, YLKI: Perlu Diatur agar Data Pengguna Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Social commerce, tren belanja online melalui platform media sosial mulai marak sejak pandemi Covid-19. Fenomena ini disebut menjadi pesaing baru bagi paltform e-commerce yang selama ini berada di puncak tempat belanja online yang digandrungi masyarakat.

Dengan adanya social commerce, media sosial kini tidak hanya difungsikan sebagai etalase bagi pelaku usaha. Konsumen kini dapat melakukan seluruh proses pembelian tanpa meninggalkan aplikasi media sosial tersebut.

Namun, terdapat risiko di balik maraknya social commerce, terutama terkait manajemen data.

Baca juga: Target Transaksi E-commerce 2022 Tidak Tercapai, akibat Tren Social Commerce?

Sebelum adanya model bisnis social commerce, media sosial telah memiliki akses data yang cukup luas terhadap para pengguna platformnya, termasuk kebiasaan, perilaku, dan berbagai data pribadi lainnya.

Dengan adanya model bisnis social commerce, media sosial dinilai akan semakin memiliki kuasa dan akses atas data pengguna yang berasal tidak hanya dari layanan media sosial, tetapi juga terkait dengan transaksi pembelian mereka.

Pengumpulan data pengguna yang eksesif ini memiliki potensi penyalahgunaan, misalnya praktik monopolistik, seperti cross-sharing data, tying and bundling, tracking self-preferencing, ataupun ranking manipulation yang berujung kepada praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Baca juga: Mengenal Kejahatan Social Engineering dan Modus-modusnya

YLKI: social commerce harus diatur

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, social commerce harus diatur oleh pemerintah. Terutama, terkait penggunaan data pribadi di semua sektor termasuk di media sosial dan sejenisnya.

"Ya kita harus mendorong pemerintah untuk mengatur, memungut dan mengawasi data. Karena memang era digital memang tantangan terbesar ialah keamanan data dan penyalahgunaan data pribadi," ujar Tulus.

Sebab kata Tulus, jika ada penyalahgunaan data pengguna seperti untuk tujuan komersial pemilik platform, maka pengguna lah yang akan merugi.

"Karena kalau nanti ada penyalahgunaan untuk komersial mereka contohnya, dia dapat untung tapi merugikan pengguna dan juga enggak ada izin konsumen, karena dengan adanya UU data pribadi semua harus izin kepada pemiliknya," ucapnya.

Baca juga: Mengapa Berbelanja Via Medsos Digemari Masyarakat?