Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inflasi Januari 5,28 Persen, Kemenkeu: Trennya Mulai Turun Perlahan

Kompas.com - 03/02/2023, 12:55 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai laju inflasi pada Januari 2023 yang sebesar 5,28 persen (year on year/yoy) menunjukkan tren inflasi mulai menurun. Pasalnya, laju inflasi itu lebih rendah dari Desember 2022 yang sebesar 5,51 persen (yoy).

“Tren inflasi mulai turun perlahan, terutama dari administered price yang berasal dari harga bahan bakar," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam keterangannya, Jumat (3/1/2023).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah atau administered price sebesar 12,28 persen (yoy) di Januari 2023, lebih rendah dibandingkan Desember 2022 yang sebesar 13,34 persen (yoy). 

Baca juga: Catatan BPS, Pemerintah Harus Cermat Tetapkan Kebijakan agar Tak Kerek Inflasi

Salah satu penyumbang inflasi pada komponen administered price yakni bensin dengan andil sebesar 1,07 persen, melandai dibandingkan bulan sebelumnya yang andilnya sebesar 1,15 persen persen.

Menurutnya, penurunan inflasi pada bahan bakar minyak (BBM) itu, sejalan dengan upaya pemerintah yang terus mengantisipasi pergerakan harga komoditas energi dan ketersediaan pasokan BBM.

Ini sekaligus memastikan, APBN telah berfungsi sebagai shock absorber atau peredam guncangan di tengah kondisi global yang masih bergejolak.

Meski pada kelompok administered price terjadi penurunan inflasi pada bensin dan tarif angkutan udara, namun di sisi lain terjadi kenaikan inflasi harga rokok dan tarif air PAM yang dipengaruhi kenaikan tarif cukai dan peningkatan pelayanan air bersih.

Baca juga: Inflasi Januari 2023 Capai 5,28 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

"Ke depan, pemerintah akan terus berupaya menjaga inflasi, mengingat pengendalian inflasi merupakan salah satu isu utama yang menjadi perhatian Presiden," katanya.

Adapun untuk kelompok inflasi inti pada Januari 2023 turun ke 3,27 persen (yoy) dari sebelumnya di Desember 2022 sebesar 3,36 persen pada (yoy). Kinerja ini berasal dari penurunan inflasi kebutuhan sandang, perumahan dan jasa layanan perumahan, serta rekreasi.

Tetapi di sisi lain, terjadi peningkatan inflasi pada sektor kesehatan serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Febrio menilai, inflasi inti yang masih terjaga di atas 3 persen menunjukkan daya beli masyarakat yang masih kuat.

Sementara untuk komponen inflasi pangan bergejolak (volatile food) tercatat meningkat menjadi 5,71 persen (yoy) dari bulan sebelumnya yang sebesar 5,61 persen (yoy). Peningkatan ini didorong harga pangan yang cenderung volatile dampak faktor musiman dan gangguan cuaca.

"Untuk menjamin ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui percepatan impor, antisipasi lonjakan harga akibat risiko gangguan cuaca, serta persiapan menghadapi Ramadan dan Idulfitri yang sudah dilakukan dari sejak awal tahun,” papar Febrio.

Ia menekankan, upaya pengendalian inflasi terus dilakukan pemerintah ditempuh melalui berbagai kebijakan. Seperti stabilisasi harga pangan, penguatan pasokan dan cadangan domestik, antisipasi gejolak harga akibat risiko gangguan cuaca, serta persiapan menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN).

"Sinergi dan bauran kebijakan di tingkat pusat dan daerah terus dilakukan bersama Bank Indonesia untuk menjaga agar sasaran inflasi kembali pada sasaran yang ditetapkan pemerintah,” tutupnya.

Baca juga: BPS Catat Inflasi Januari 2023 Capai 5,28 Persen

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com