Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyatakan Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta tidak mangkrak. 

Hal itu membantah pernyataan dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah yang mengatakan Wisma Atlet Kemayoran bisa mangkrak jika tidak dikelola.

"Kami tegaskan kembali bahwa Wisma Atlet Kemayoran tidak mangkrak sebagaimana informasi yang beredar luas di lapangan," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam siaran pers Kementerian PUPR, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

"Jadi tidak benar bahwa pemerintah membiarkan bangunan vertikal tersebut pasca pandemi Covid-19 karena kami akan tetap merawatnya sebaik mungkin untuk bisa dikembalikan sebagaimana fungsinya sebagai hunian," sambung dia.

Kementerian PUPR kata Iwan, justru akan mengelola kembali Wisma Atlet Kemayoran dari Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB).

Rencananya bangunan yang sempat jadi rumah sakit darurat Covid-19 itu, akan dikembalikan fungsinya seperti semula untuk hunian dan diserahkan kepada Sekretariat Negara sebagai pemilik aset bangunan vertikal tersebut.

Baca juga: Menteri PUPR: Pembangunan Jalan Labuan Bajo-Tanamori Sudah 97,26 Persen

"Kami siap menerima kembali pengelolaan Wisma Atlet Kemayoran dari BNPB pasca pandemi Covid-19 dan akan segera di lakukan pembenahan untuk segera diserahterimakan kepada sekretariat Negara sebagai pemohon dan pemilik lahan," kata dia.

Saat ini, Kementerian PUPR bersama BNPB sedang melakukan pendataan terkait aset milik kementerian/lembaga yang ada di Wisma Atlet Kemayoran, khususnya pasca pemanfaatan bangunan vertikal tersebut sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) dalam dua tahun terakhir.

Adapun masa pinjam Wisma Atlet Kemayoran sebagai RSDC-19 oleh BNPB telah berakhir pada 31 Desember 2022. Berdasarkan informasi terakhir, saat ini pihak BNPB sedang melakukan perpanjangan peminjaman khusus untuk Menara 6 sebagai RSDC. Setelah masa pinjam berakhir, pengelolaannya akan dikembalikan dari BNPB ke Kementerian PUPR.

Baca juga: Sindir Meikarta, Kementerian PUPR: Orang Beli Rumah, Malah Dituntut...

Sebelumnya diberitakan, Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar Wisma Atlet Pademangan dan Wisma Atlet Kemayoran bisa dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Permintaan ini dilontarkan Ketua Komisi D Ida Mahmudah saat komisinya menggelar rapat beragendakan anggaran pembebasan tanah tahun 2023, Rabu (1/2/2023).

Ida meminta Pemprov DKI agar bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat berkait pengelolaan kedua Wisma Atlet tersebut. Malah dia sempat berkelakar, lebih baik kedua Wisma Atlet itu dikelola eksekutif Jakarta daripada kosong dan diisi hantu.

"Wisma Atlet daripada mangkrak, lama kosong banyak kuntilanaknya. Banyak kuntilanak, Pak, serius," ucapnya.

Baca juga: PUPR: Ada 39 Paket Kontrak Pembangunan IKN Nusantara Senilai Rp 7,61 Triliun