Tiap Hari Ada Laporan 10-11 Kasus Kekerasan Pekerja Rumah Tangga, Wakil Ketua MPR: Itu Bukan Angka Sedikit

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dari tahun 2017-2022, tercatat lebih dari 2.600 kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga (PRT). 

Setiap hari, lanjut dia, terdapat 10 sampai 11 kasus terkait kekerasa yang dilaporkan. Hal tersebut dia ungkapkan dalam Forum Diskusi yang membahas mengenai Mengapa RUU PPRT Tak Kunjung Menjadi UU?, ditayangkan secara virtual, Rabu (15/2/2023).

"Kasus 10 sampai 11 kasus itu bukan angka yang sedikit. Satu hari itu 24 jam, kalau kita bicara 11 kasus saja berarti hampir tiap dua jam sekali terjadi kekerasan. Berarti itu suatu hal yang terjadi di depan mata kita, apakah kita masih akan menutup mata?" tanyanya.

Baca juga: Kekerasan terhadap PRT Marak Terjadi, Gus Muhaimin Minta RUU PPRT Segera Disahkan

Banyak jumlah kasus kekerasan tersebut, dirinya menekankan kepada DPR RI agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

"Tidak ada alasan sama sekali satu pembenaran yang bisa disampaikan kenapa DPR menunda mengesahkan RUU PPRT masuk ke tahap pembahasan, kemudian menjadi UU PPRT," kata Lestari.

Apalagi dalam peringatan Hari PRT, buruh termasuk pekerja rumah tangga pada hari ini, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Menuntut sejumlah hal terkait ketenagakerjaan serta pekerja rumah tangga.

"Saya tahu hari ini kawan-kawan (buruh termasuk PRT) bergerak ke DPR. Dengan mengambil sikap untuk mogok makan itu sebuah keberanian yang luar biasa dan salam hormat dari kami semua kepada kawan-kawan (buruh dan PRT) yang sedang berjuang," ucap Lestari.

Baca juga: Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Sebelumnya, Deputi Bidang Perempuan Partai Buruh Jumisih mendesak agar RUU PPRT segera disahkan. Lantaran RUU PPRT ini tak kunjung disahkan sejak 20 tahun dibahas.

Kekhawatiran buruh perempuan terutama adalah semakin banyaknya pekerja rumah tangga ketika mendapatkan perlakuan kekerasan justru tidak mendapat perlindungan karena tidak adanya payung hukum yang kuat.

"RUU PPRT sudah mangkrak hampir 20 tahun. Jika semakin ditunda pengesahannya, setiap hari akan berdampak pada sepuluh sampai dengan sebelas pekerja rumah tangga yang menjadi korban. Untuk itu, kami meminta agar RUU PPRT segera disahkan," ucap Jumisih.