Capai Target Investasi 2022, Pemerintah Akan Dorong Investasi di Sektor Hilirisasi pada 2023

JAKARTA, KOMPAS.com – Total penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) pada 2022 melampaui target yang dicanangkan pemerintah. Sepanjang 2022, investasi asing yang dibenamkan di Indonesia mencapai Rp 1.207 triliun, lebih Rp 7 triliun dari target pemerintah.

Menteri Investasi Indonesia dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pencapaian positif tersebut menjadi salah satu indikator dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,31 persen pada 2022.

“Dari total investasi 2022, di luar sektor minyak dan gas (migas) serta keuangan, ada penambahan investasi pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 318 triliun. Sektor tersebut berkontribusi sekitar 30 persen untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) Indonesia. Angka ini sangat besar,” jelas Bahlil pada konferensi pers “Investasi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi” yang diadakan secara hibrida, Kamis (16/2/2023).

Penambahan investasi tersebut menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun sektor UMKM, kata Bahlil, menjadi salah satu sektor dengan penciptaan lapangan pekerjaan tertinggi.

Ia pun mengaku sangat senang atas kontribusi yang telah dicapai pada sektor tersebut. Meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa sektor UMKM juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Namun, ada juga lapangan pekerjaan yang berhasil diciptakan. Jadi, ada yang keluar dan ada yang masuk,” ucapnya.

 Baca juga: Kementerian Investasi Tawarkan 22 Proyek dengan Nilai Total Rp 37,32 Triliun

Pada kesempatan itu, Bahlil juga mengajak banyak pihak untuk tetap optimistis dalam menghadapi 2023. Meski perekonomian Indonesia tahun ini diprediksi tak menentu, ditambah aktivitas ekspor Indonesia pada kuartal I 2023 tidak sebaik ketimbang kuartal IV 2022, ia yakin, optimisme semua pihak dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Kondisi ini mirip seperti 2022, ketika FDI kuartal I tahun lalu juga tak baik ketimbang kuartal IV. Kami (pemerintah) akan berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan sejumlah negara yang ingin berinvestasi di Indonesia pada 2023. Maka dari itu, kita tidak boleh lengah,” tuturnya.

Kepada awak media, Bahlil juga meminta pemberitaan yang dihasilkan sesuai dengan fakta untuk meminimalkan hoaks serta pemberitaan negatif. Dengan begitu, kepercayaan investor asing terhadap Indonesia tetap tinggi.

Dorong investasi di sektor hilirisasi

Pada 2023, kata Bahlil, pemerintah akan fokus untuk mendorong investasi di sektor hilirisasi. Hal ini dilakukan agar komoditas di Indonesia memiliki nilai tambah.

Lewat hilirisasi, Indonesia tidak lagi mengekspor komoditas bahan baku, tetapi sudah menjadi barang setengah jadi. Selain itu, hilirisasi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi di sektor hilirisasi pada 2022 mencapai Rp 171,2 triliun. Angka ini tergolong besar karena mencapai 14 persen dari total realisasi investasi 2022.

Hilirisasi, lanjut Bahlil, baru diterapkan pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Awalnya, upaya tersebut dinilai memberatkan sejumlah pihak, terutama pengusaha. Meski begitu, terobosan tersebut tetap dilakukan pemerintah secara konsisten demi membantu perekonomian masyarakat.

Baca juga: Tarik Investor Tanam Modal di IKN, Kementerian Investasi/BKPM Paparkan Sejumlah Upaya Nyata

“Saya juga pengusaha. Jujur itu memberatkan. Pengusaha kan maunya cepat saja. Saat ada barang mentah, kami mau langsung ekspor biar cepat dapat uang. Namun, setelah jadi menteri pada 2019, saya baru paham bahwa ini penting dilakukan untuk meningkatkan nilai (komoditas). Terbukti, hilirisasi mampu meningkatkan nilai ekspor kita,” tuturnya.

Saat ini, Kementerian Investasi merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang memiliki peta jalan terkait hilirisasi. Lewat peta tersebut, Kementerian Investasi telah merencanakan sejumlah upaya untuk membantu hilirisasi terhadap komoditas di sejumlah sektor pada 2023.

“Target investasi di sektor hilirisasi cukup besar, yakni 545,3 miliar dollar AS hingga 2040. Hal ini juga sebagai syarat agar negara kita bisa jadi negara maju sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Mayoritas investasi (pada hilirisasi) akan kami lakukan pada sektor tambang,” ujarnya.

Sementara itu, terkait incremental capital output ratio (ICOR) yang menjadi parameter makroekonomi untuk menggambarkan rasio investasi kapital terhadap hasil yang diperoleh, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tak akan menurunkan rasio angka tersebut.

Pasalnya, Indonesia tidak memiliki persoalan berarti terkait investasi. Selain itu, target investasi yang dicanangkan pemerintah juga mengalami peningkatan.

Sebaliknya, Bahlil menjelaskan, bila pemerintah menurunkan angka ICOR, hal tersebut dapat menurunkan minat pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, hal tersebut dapat menimbulkan persepsi buruk terkait potensi investasi di suatu negara.