Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Yakin Kerja Sama dengan JETP Bisa Percepat Transisi ke EBT

Kompas.com - 17/02/2023, 19:10 WIB
Ade Miranti Karunia,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan meyakini kerja sama dengan Kemitraan Transisi Energi atau Just Energy Transition Partnership (JETP), Indonesia dapat menghadapi tantangan perubahan iklim, serta mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT).

Hal ini sejalan dengan tujuan dari Paris Agreement untuk mendorong penggunaan EBT, sekaligus melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil.

"Gerak cepat. Barangkali itu gambaran yang tepat untuk progres kerja sama JETP yang telah disepakati pasca pertemuan G20 lalu antara Indonesia, Amerika dan juga Jepang," ujarnya mengutip dari Instagram resmi Luhut, Jumat (17/2/2023).

Baca juga: Temui PM Australia, Luhut Minta Impor Baterai Lithium Ditingkatkan

"Saking cepatnya tak terasa hari ini saya menyambut perwakilan International Partner Group dari Amerika Serikat dan Jepang yang hadir dengan rasa hormat," sambung dia.

Luhut menambahkan, sebagai negara berkembang, Indonesia sudah pasti membutuhkan dukungan dalam melakukan perubahan sistem energi yang berkelanjutan. Kemitraan ini nantinya bertujuan untuk mempercepat transisi menuju sistem energi yang rendah karbon di Indonesia, sembari mendorong perkembangan ekonomi dan inklusi sosial.

"JETP menjadi skema pembiayaan transisi energi yang berkeadilan kepada masyarakat dan kelompok rentan yang terdampak langsung oleh proses transisi energi di sebuah negara," kata dia.

Dukungan teknis, keuangan, dan kapasitas untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi membuat JETP menjadi satu-satunya kemitraan pendanaan iklim multilateral terbesar.

Baca juga: Luhut Bertemu Menteri ESDM Tanzania, Jajaki Kerja Sama di Sektor Energi

Hadirnya JETP, lanjut Luhut, bertujuan mendukung target iklim Indonesia yang ambisius melalui upaya kolaboratif dan pembiayaan oleh mitra internasional terkait. Termasuk mobilisasi pembiayaan awal publik dan swasta sebesar 20 miliar dollar AS dalam 3-5 tahun ke depan.

"Dengan niat baik itulah tepat di hari Rabu lalu, Sekretariat JETP didirikan sebagai tanda dimulainya milestone penting investasi iklim terbesar sepanjang sejarah untuk satu negara," ucapnya.

Sekretariat ini nantinya akan mengelola pelaksanaan harian transisi energi di Indonesia yang rendah karbon, berkelanjutan, berkeadilan serta bermanfaat pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan banyak lapangan kerja.

"Dengan dukungan dari IPG, saya yakin kami dapat mempercepat transisi EBT tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia," pungkas Luhut.

Baca juga: Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Whats New
Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Whats New
Anjlok Rp 18.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini 23 April 2024

Anjlok Rp 18.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
IHSG Awal Sesi Tancap Gas, Rupiah Malah Melemah

IHSG Awal Sesi Tancap Gas, Rupiah Malah Melemah

Whats New
Harga Emas Dunia Anjlok, Ini Penyebabnya

Harga Emas Dunia Anjlok, Ini Penyebabnya

Whats New
Bahan Pokok Hari Ini 23 April 2024: Harga Tepung dan Telur Naik, Daging Sapi dan Ayam Turun

Bahan Pokok Hari Ini 23 April 2024: Harga Tepung dan Telur Naik, Daging Sapi dan Ayam Turun

Whats New
Reksadana RDPT adalah Apa? Ini Pengertian dan Keuntungannya

Reksadana RDPT adalah Apa? Ini Pengertian dan Keuntungannya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com