Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan 1.000 Bengkel Tersertifikasi demi Perbanyak Motor Konversi Listrik

Kompas.com - 20/02/2023, 19:19 WIB
Kiki Safitri,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempersipkan 1.000 bengkel tersertifikasi dan memiliki standar untuk mensupport implementasi motor konversi listrik di tanah air.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, bengkel-bengkel tersebut akan dilakukan sertifikasi serta pemenuhan standar sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kita sepakat paling tidak 1.000 bengkel di seluruh Indonesia," kata Budi di Kantor Kementerian Kordinator Maritim dan Investasi, Senin (20/2/2023).

Baca juga: Motor Listrik Konversi Unjuk Gigi di IIMS 2023

Budi mengatakan, jumlah bengkel tersebut juga disesuaikan dengan jumlah populasi kendaraan motor konversi listrik.

"Ya tergantung dari populasinya, bengkel-bengkel itu kan ada di agen - agen, dimana mereka punya skill," lanjutnya.

Budi mengatakan, dari yang ia pelajari membuat motor listrik bukanlah hal yang rumit. Hanya perlu 3-4 komponen saja sehingga motor konvensional bisa menjadi motor konversi listrik.

"Tapi bengkelnya harus disertifikasi, karena yang saya pelajari itu membuat motor liatrik tidak susah, hanya 3-4 komponen saja," lanjut dia.

Baca juga: Ketika Bos PLN Menjajal Motor Listrik Konversi di IIMS 2023

Bengkel konversi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan ada 50.000 unit konversi kendaraan listrik.

"Tahun ini minimal 50.000 unit tahun ini. Tapi kita mau coba membina bengkel-bengkel yang nanti kerja sama dengan Kemenhub untuk mengembangkan bengkel dan kita terbitkan sertifikat layak/ standar yang baik," ungkap Arifin.

Adapun Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diusulkan ke Kementerian Perindustrian adalah 40 persen di awal-awal. Nilai ini akan meningkat terus selama 3 tahun.

"TKDN nanti kita minta Kemenperin agar biayanya tidak mahal, harapan saya paling enggak di 40 persen dulu pada awalnya dan akan meningkat dalam 3 tahun," ungkap Arifin.

"Harus menggunakan TKDN, dan memprioritaskan TKDN, sebagai komponen yang masangnya juga di dalam negeri, komponennya dalam negeri," tambahnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com