APBN Surplus Rp 90,8 Triliun pada Januari 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada Januari 2023 surplus sebesar Rp 90,8 triliun atau setara dengan 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kinerja APBN surplus itu jauh lebih tinggi dibandingkan Januari 2022 yang surplus Rp 29,6 triliun atau setara 0,15 persen terhadap PDB. Artinya, terjadi kenaikan surplus hingga 207 persen di Januari 2023.

"Kalau dibandingkan dari tahun lalu, ini naiknya lebih dari tiga kali lipat. Ini adalah surplus APBN yang sangat tinggi, terlebih dibandingkan Januari tahun 2021 yang waktu itu defisit Rp 45,5 triliun," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Mulai Susun APBN 2024, Ini Sederet Target Ekonomi Jokowi di Akhir Masa Jabatan

Ia menjelaskan, APBN surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan belanja negara.

Pada Januari 2023, pendatapan negara tercatat Rp 232,2 triliun atau tumbuh 48,1 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dari belanja negara mencapai Rp 141,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen (yoy).

Seiring dengan kinerja APBN yang surplus, keseimbangan primer pada Januari 2023 tercatat mencapai 113,9 atau turun 127,2 persen (yoy). Sedangkan realisasi pembiayaan anggaran Rp 95,9 triliun atau turun 4.438 persen (yoy).

"Ini (pembiayaan anggaran) adalah suatu kondisi yang sangat positif sampai pada bulan pertama 2023," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Pendapatan dan belanja negara

Secara rinci, bendahara negara itu mengungkapkan, pendapatan negara yang sebesar Rp 232,2 triliun pada akhir Januari 2023, meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 186,3 triliun atau tumbuh 38,9 persen (yoy).

Adapun penerimaan perpajakan itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 162,2 triliun atau tumbuh 48,6 persen (yoy), serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp 24,1 triliun yang kinerjanya turun 3,4 persen (yoy).

Kemudian pendapatan negara juga diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 45,9 triliun atau tumbuh sebesar 103 persen (yoy).

"Capaian pendapatan negara Rp 232,2 triliun adalah 9,4 persen dari target tahun ini, dan angka 9,4 persen perbulannya, itu cukup tinggi," ucapnya.

Sedangkan untuk realisasi belanja negara yang tercatat mencapai Rp 141,4 triliun hingga Januari 2023, mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp 83,2 triliun atau tumbuh 15,2 persen (yoy), serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 58,2 triliun atau naik 5,9 persen (yoy).

Adapun untuk belanja pemerintah pusat, rinciannya yakni belanja non kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 28,7 triliun atau naik 31,5 persen (yoy), serta belanja kementerian lembaga sebesar Rp 54,5 triliun atau tumbuh 8,1 persen (yoy).

"Belanja Januari tahun lalu itu pertumbuhannya terkontraksi (-13 persen), tahun ini kita tumbuh 4,6 persen. Ini hal yang positif. Kami akan juga jaga supaya belanja negara mampu mendukung terus momentum pemulihan ekonomi yang terus menguat," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Pembiayaan APBN Selama Pandemi Covid-19 Bisa Membuat 2 IKN