BSI Gandeng Kementerian PUPR Biayai Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyalurkan pendanaan ke sektor infrastruktur senilai Rp 5 triliun sepanjang 2022.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, pembiayaan berbasis syariah di sektor infrastruktur ini dilakukan untuk mendorong pembangunan proyek strategis nasional.

"Capaian ini menjadi spirit bagi BSI di tahun 2023 agar dapat meningkatkan kontribusi bagi pembangunan Indonesia mulai dari proses hulu hingga hilir," ujar Hery dalam keterangan tertulis, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Erick Thohir: BSI Berhasil Naik Satu Peringkat Jadi Bank Nomor 6 Terbesar di Indonesia

Untuk memperbesar porsi pembiayaan di sektor infrastruktur, BSI menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar ekonomi syariah menjadi instrumen ekonomi yang memberikan manfat keberlanjutan untuk Indonesia.

Kerja sama ini dilakukan dengan memperluas akses syariah dalam pembangunan proyek infrastruktur, sumberdaya manusia, dan sektor potensial lain di Indonesia dengan menggunakan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca juga: Alasan BRI dan BNI Akan Hengkang dari BSI supaya Ada Investor Strategis

BSI dan Kementerian PUPR juga melakukan kerja sama untuk penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah di lingkungan Kementerian PUPR.

"Dengan adanya kesepakatan ini, Bank Syariah Indonesia siap menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat untuk bersama menjadikan ekonomi syariah yang maju dan berkontribusi optimal bagi Indonesia," jelasnya.

Baca juga: BNI dan BRI Akan Hengkang dari BSI, Kementerian BUMN Ingin Penggantinya dari Bank Asing

Kerja sama antara BSI dan Kementerian PUPR ini sejalan dengan amanat Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang beberapa waktu lalu mengatakan, salah satu praktik keuangan syariah yang perlu dipacu BSI untuk mendongkrak ekonomi nasional adalah pembiayaan segmen wholesale khususnya sindikasi dan sektor riil.

Terlebih pembiayaan sindikasi melalui skema syariah dinilai cocok dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang ditingkatkan oleh pemerintah.

"Instrumen ekonomi syariah cocok diterapkan dalam proyek pembiayaan-pembiayaan infrastruktur atau pembiayaan jangka panjang pemerintah. Contohnya jalan tol, perkereta apian, pembangkit listrik itu sebenarnya cocok dengan skema pembiayaan syariah," ujar Tiko saat acara BSI Global Islamic Finance Summit 2023.

Saat ini penyaluran pembiayaan sindikasi BSI berada pada urutan keempat terbesar di Indonesia yang didominasi pada sektor -sektor rill wholesale, manufaktur, pertanian, kehutanan dan properti.

Per Desember 2022, pembiayaan wholesale BSI mencapai Rp 57,18 triliun tumbuh 15,80 persen secara tahunan (year on year/yoy). BSI juga terus mendorong pembiayaan sindikasi yang mencapai Rp 45 triliun atau tumbuh 13,44 persen yoy.