Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pelototi Proyek Pembangunan Smelter yang Dipercepat

Kompas.com - 23/02/2023, 16:15 WIB
Kiki Safitri,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Pertambangan Irwandy Arif menyebut pemerintah terus memantau seluruh pembangunan smelter yang saat ini tengah didorong penyelesaiannya.

"Iya semuanya sedang kita pantau, kita evaluasi semuanya dan kita akan langsung masukan ke dalam evaluasi masing-masing," kata Irwandy di Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Irwandy menyebut terdapat 32 smelter yang mencakup 20 smelter independen dan 12 smelter terintegrasi dengan tambang. Pada 32 smelter itu, terdapat dua kementerian yang bertanggung jawab atas target penyelesaian smelter tersebut, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Baca juga: Smelter di RI Banyak Dimiliki Asing gara-gara Minim Pendanaan Bank Dalam Negeri

Irwandy juga menyebut saat ini pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi dalam upaya mengurangi ketergantungan pada impor energi, yakni dengan meningkatkan invetasi di sektor hulu minyak dan gas atau migas.

Irwandy mengungkapkan, melalui strategi yang dilakukan, dan juga dukungan dari banyak pihak, diharapkan kemandirian energi akan tercipta, dan di sisi lain hilirisasi di sektor pertambangan dapat terwujud.

"Dengan begitu diharapakan memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Sementara terkait pembangunan smelter nikel, Irwandy menjelaskan bahwa pihaknya masih melihat antara jumlah cadangan nikel dan jumlah smelternya.

Baca juga: Bahlil Ungkap Banyak Smelter di Indonesia Dimiliki Asing


Saat ini pembangunan smelter nikel untuk feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI) dibatasi. Pembatasan dilakukan karena terkait nilai tambah yang rendah untuk dua produk FeNi dan NPI ini.

"Kemungkinan pembatasan, pembatasan karena sekali lagi kita harus melihat keseimbangan antara cadangan dan smelter, kalau cadangan habis smelter dapet darimana, masa harus impor," ucap dia.

Sementara itu, usulan dari DPR bahwa FeNi dan NPI bisa ekspor dengan beban pajak juga akan menjadi alternatif. Namun Irwandy tak memastikan kapan hal itu akan diberlakukan.

"Itu mungkin salah satu alternatif. Yang penting mereka bersungguh-sungguh, progresnya kelihatan, dan kalau ditanya gimana, ya lihat nanti kelanjutannya," jelasnya.

Baca juga: Sucofindo Resmikan Site Inspeksi Smelter Nikel di Halmahera Tengah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com