Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Sri Mulyani dan Buntut Panjang Kasus Mario Dandy Satrio

Kompas.com - 27/02/2023, 08:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati layak bak kebakaran jenggot oleh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (20 tahun) terhadap D (17), Senin (20/2/2023). Kasus ini berbuntut panjang, merembet ke masalah integritas dan kepercayaan publik terhadap kementerian yang dipimpin Sri Mulyani.

Mau apa dikata, ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ketika penganiayaan itu terjadi. Mau tidak marah seperti apa, mobil yang dipakai Mario saat penganiayaan itu adalah mobil mewah yang tak terdaftar di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ayahnya, belum bayar pajak kendaraan bermotor pula.

Baca juga: Pesan Sri Mulyani untuk Melaporkan Pegawai Kemenku Bergaya Hidup Hedon, Bagaimana Caranya?

Sri Mulyani layak murka karena dialah salah satu yang memulai program remunerasi aparatur sipil negara (ASN). Kementerian Keuangan adalah pilot project dan yang sudah bertahun-tahun menjalankan program remunerasi ASN berbasis merit system.

Tujuan remunerasi adalah memastikan ASN fokus ke pekerjaannya, tidak tergoda korupsi dan atau ambil kerjaan sampingan, karena remunerasinya sudah teramat layak. Remunerasi bukan bertujuan untuk gegayaan dan bermewah-mewah di depan publik ketika perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja sepenuhnya.

Pajak kendaraan bermotor memang pajak daerah, bukan pajak nasional yang jadi ranah tugas bapak Mario di DJP Kementerian Keuangan. DJP Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas perpajakan yang masuk kategori pajak nasional, seperti pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM). 

Baca juga: Tax Ratio Indonesia Ada di Bawah Rata-rata Negara Asia Pasifik

Namun, apa mau dikata, DJP tetap di bawah Kementerian Keuangan yang adalah kantor bendahara negara. Setiap sen uang untuk negara ini, meski masuk sebagai pajak daerah atau bahkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bea cukai akan bermakna penting bagi Kementerian Keuangan. 

Tentu, integritas dan keteladanan para ASN di jajaran Kementerian Keuangan, termasuk DJP, semestinya adalah senjata pertama dan utama untuk kementerian ini bisa mengoptimalkan penerimaan negara. 

Sudah berat menolak upaya wajib pajak nakal yang berusaha mangkir dan atau mengakali tagihan pajaknya, masih pula muka Kementerian Keuangan serasa dicabik-cabik oleh buntut panjang kasus penganiayaan yang dilakukan Mario.

Murka Sri Mulyani pada akhirnya lebih mengerucut pada sosok bapak Mario, Rafael. Mobil Jeep Rubicon yang dipakai Mario membuka kotak pandora. Jumlah harta Rafael yang setara kekayaan menteri pun belum mencakup mobil itu. 

Baca juga: 13.885 Pegawai Kemenkeu Belum Lapor LHKPN, Sri Mulyani: Proses Masih Berjalan

Tak hanya mencopot Rafael dari jabatannya, Sri Mulyani pun memerintahkan pengusutan menyeluruh atas kekayaan Rafael. Meskipun, belakangan Sri Mulyani menepis sorotan atas kekayaan Rafael baru terjadi setelah kasus Mario. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ikut bersuara tentang transaksi mencurigakan Rafael.

Faktanya, murka Sri Mulyani sampai merembet pula ke perintah kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Suryo Utomo, untuk membubarkan klub motor besar (moge) di yang ternyata ada di DJP. Suryo kedapatan terfoto saat touring moge bersama jajarannya.

Baca juga: Tragedi dan Ironi dari Kasus Mario Dandy Satrio

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Dari sini, semakin nyata bahwa yang lebih mengusik Sri Mulyani adalah soal kelakuan anak buahnya dan atau keluarga mereka. Remunerasi memadai memang boleh dipakai apa saja selama tidak menyalahi hukum. Namun, bila itu pun ternyata mengusik rasa—pas atau enggak—, mungkin juga tidak bijak, bila bukan tidak patut.

Baca juga: Viral Foto Dirjen Pajak Naik Moge, Sri Mulyani Minta Klub Motor DJP Dibubarkan

Bagaimana tidak mengusik rasa, ketika rasio pajak (tax ratio) masih ngos-ngosan dari masa ke masa, aparaturnya sudah pamer kekayaan yang tak bisa dibeli mayoritas anak bangsa, plus ada yang masih juga melanggar setidaknya di urusan pajak kendaraan bermotor. Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). 

Mati-matian Sri Mulyani menggelar pengampunan pajak sampai dua jilid demi mendongkrak penerimaan pajak, tercoreng oleh tragedi dan ironi kasus Mario Dandy Satrio.

Setiap sen yang mungkin dipungut dari segala penjuru aktivitas ekonomi di negeri ini terus dikulik dan dipagari aneka regulasi untuk mendongkrak kepatuhan dan penerimaan pajak, tertampar telak oleh kotak pandora kasus Mario. 

Baca juga: Ekonomi Indonesia 2023: Yang Harus Diwaspadai Meski Tak Akan Resesi

Sri Mulyani layak murka. Namun, jangan-jangan, ini pun barulah puncak gunung es dari banyak persoalan sebenarnya di negeri ini....

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com