Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pungut PNBP Pasca-produksi, KKP: Populasi Perikanan Harus Dijaga

Kompas.com - 28/02/2023, 14:26 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca-produksi sejak 1 Januari 2023.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku, per 1 Januari 2023 penarikan PNBP perikanan mengalami transformasi secara penuh melaksanakan mekanisme pasca-produksi.

Penarikan PNBP pasca-produksi ini merupakan salah satu variabel awal yang dilaksanakan dalam kebijakan penangkapan ikan terukur.

Baca juga: Menteri KKP Minta Perusahaan Tambang Wajib Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, dalam PNBP sekarang yang dijaga adalah penarikan pasca-produksi atau penangkapan.

"Sehingga diterbitkan satu kebijakan baru khusus soal PNBP, bagaimana penarikan PNBP kita pungut dengan output control, jadi berapa sebenarnya yang ditangkap," ujar dia dalam konferensi pers, Selasa (28/2/2023).

Adapun dalam penarikan PNBP pasca-produksi, pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sudah tidak dipungut biaya.

PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) berdasarkan pada volume ikan yang ditangkap pada setiap perjalanan penangkapan ikan.

Baca juga: Cegah Resesi, KKP Lirik Pasar Dalam Negeri ketimbang Impor


Adapun, PNBP ini ditarik dengan hitungan hasil indeks PNBP dan nilai produksi ikan yang terdiri dari harga produksi volume dan harga acuan ikan.

"Kita harus menjaga populasi perikanan kita tetap terjaga dengan baik," imbuh dia.

Adapun berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2023, terdapat 77 pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan PNBP pasca-produksi atas jenis PNBP yang berasal dari sumber daya alam perikanan.

Apabila pelaku usaha tidak patuh atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa sanksi yang dapat diberikan.

Baca juga: Menteri KKP: Penangkapan Ikan Terukur Akan Dorong Industri Hilir Perikanan

Sanksi bagi pelaku usaha perikanan tersebut termasuk membayar tagihan atas kekurangan bayar, membayar denda administratif, pengurangan alokasi usaha, dan pembekuan atau pencabutan izin.

Selain itu, pelaku usaha juga bisa mendapatkan sanksi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com