Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, Pemerintah Andalkan Layanan Digital

Kompas.com - 02/03/2023, 22:30 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan akan mendorong sistem layanan berbasis digital untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

Hal itu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masyarakat kecewa dengan aparat pemerintah akibat pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai pamer kekayaan di media sosial.

"Oleh karena itu, Kemenpan RB mendapatkan mandat dari Bapak Presiden Jokowi ada Perpres terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan layanan digital. Dengan digital ini menjadi opsi untuk memberikan layanan kepada rakyat lebih cepat, transparan, dan akuntabel," ucapnya dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Jokowi: Rakyat Kecewa Pejabat Pajak dan Bea Cukai Pamer Harta

Selain itu, supaya birokrasi pemerintahan bisa lincah bergerak, Anas mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal banyak diisi oleh pegawai generasi milenial pada 2030.

"Sekarang ada namanya JF atau jabatan fungsional supaya lebih lincah bergerak karena diprediksi 2030 nanti, ASN kita isinya milenial yang sekarang kan masih banyak yang kolonial ini. Maka sistem itu sedang disiapkan yaitu berbasis digital," jelasnya.

Kemenpan-RB terus melakukan koordinasi dengan para menteri koordinator untuk mempercepat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang kini sedang dikembangkan, supaya bisa mengefektifkan kinerja birokrasi.

Baca juga: Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat


Dia menyebut di sejumlah negara yang menerapkan SPBE, seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia, memiliki indeks persepsi korupsi, indeks kemudahan berusaha, dan indeks penegakan hukum yang bagus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan pegawainya agar tidak menampilkan perilaku hedonis. Sebab, Jokowi mengetahui, masyarakat saat ini bersikap kecewa terhadap pemerintah.

"Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai. Saya tahu betul dan mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah," kata dia dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Baca juga: Soal Nasib Tenaga Honorer, Pemerintah Hindari Opsi PHK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com