Luhut: Dulu Kita Impor Kereta Bekas, Masa Sekarang Impor Lagi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, rencana impor kereta bekas dari Jepang tidak seharusnya dilakukan lagi, mengingat sebelumnya hal ini juga sudah dilakukan.

"Jadi kita enggak boleh buat kesalahan seperti ini lagi. Dulu kita impor barang bekas (kereta), masa sekarang impor (kereta) bekas lagi," kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Rencananya, pembahasan terkait impor kereta bekas dari Jepang akan dilakukan hari ini bersana Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan PT KAI pada hari ini.

Baca juga: Erick Thohir Khawatir Tarif KRL Naik jika Izin Impor Kereta Tidak Terbit

Namun, rapat tersebut batal dilakukan, dan akan di jadwalkan ulang pada Senin pekan depan (6/3/2023). Luhut juga enggan bicara lebih rinci terkait batalnya rapat tersebut.

"Soal KRL itu lagi kita mau rapatkan Senin. Kenapa rapat hari ini batal, karena masih ada sedikit yang belum," lanjut dia.

Impor kereta bekas dari Jepang diajukan oleh PT KAI, karena beberapa rangkaian kereta sudah tidak bisa digunakan lagi.

Namun, izin impor belum keluar karena ada perjanjian kerja sama dengan BUMN produsen kereta, PT INKA untuk memasok kereta untuk kebutuhan dalam negeri.

Baca juga: Kemenhub Dukung KCI Impor KRL Bekas dari Jepang

Luhut mengatakan, ada baiknya jika ada aturan yang mengikat agar tidak ada lagi impor kereta bekas untuk digunakan dalam negeri. Luhut mengakui, memang biaya untuk membuat kereta di dalam negeri lebih besar. Tapi dia yakin, perputaran uang nantinya akan besar dari situ.

"Kenapa enggak dibuat perencanaan supaya tidak impor lagi. Memang sedikit lebih mahal, tapi kan nanti berputar uangnya itu dalam negeri," tambahnya.

Namun di sisi lain, kereta produksi PT INKA akan selesai 2-3 tahun lagi. Menyikapi persoalan ini, Luhut berencana untuk mengirim tim BPKP untuk melakukan audit, agar tidak terjadi perselisihan soal harga dan memastikan kereta bukan dibeli dari pihak ketiga.

"Tapi kalau ini masalah waktu, enggak bisa. Kita mau kirim BPKP untuk melakukan audit lagi barangnya. Jadi barang itu di beli bukan dari tangan ketiga, dan kemudian harganya supaya harga yang benar, dan jangan ada penyimpangan harga," tegasnya.

Adapun jumlah impor kereta bekas adalah sebanyak 10 gerbong. Luhut bilang, pengadaan kereta sangat penting untuk menunjang mobilitas, sehingga rencana impor kereta perlu dilakukan sesegera mungkin.

"Memang harus kita lakukan dalam jangka waktu dekat, karena itu penting. Ada10-an gerbong ya," tegas Luhut.

Baca juga: Dilema Impor KRL Bekas, Kebutuhan Mendesak tapi Belum Direstui Pemerintah