Soal Relokasi Warga atau Depo Plumpang, Pemprov DKI Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara ihwal opsi merelokasi warga Tanah Merah atau merelokasi Depo BBM Plumpang pasca kebakaran.

Dia mengatakan Pemprov DKI akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

"Pemprov ikut kebijakan pemerintah pusat," ujar Heru saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Relokasi Jadi Opsi Pemerintah?

Lebih lanjut dia mengatakan, hari ini Menteri BUMN Erick Thohir akan berdiskusi dengan jajarannya mengenai kelanjutan relokasi permukiman atau Depo BBM Plumpang tersebut.

"Hari ini, BUMN rapat dengan internal mereka," ujarnya.

Adapun sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta untuk mencari solusi terkait insiden kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Baca juga: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang dan Rapuhnya Proteksi Obyek Vital Nasional

Presiden memberi tenggat waktu dua hari sejak sejak peninjauannya pada Minggu (5/3/2023), melihat langsung kondisi Depo Plumpang Pertamina dan posko pengungsian bagi korban insiden di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan.

"Terkait peristiwa kebakaran ini, saya telah memerintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari jalan keluar dari kejadian di Plumpang ini," ujar Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Minggu.

"Terutama, mengingat lokasi di sekitar Terminal BBM Pertamina Plumpang yang memang zona bahaya. Oleh karena itu, saya minta keputusan soal ini sudah ada dalam dua hari," lanjut Jokowi.

Baca juga: Erick Thohir dan Heru Budi Diberi Waktu 2 Hari Cari Solusi Depo Plumpang