Pengembangan Smelter Nikel di RI Terganjal Masalah Pendanaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan smelter nikel sebagai salah satu upaya hilirisasi mineral di Indonesia masih terganjal sejumlah hal. Salah satu yang utama adalah soal pendanaan.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan, pemerintah sudah punya peta jalan hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) termasuk nikel hingga 2045.

Hingga saat ini tercatat ada sembilan fasilitas smelter nikel di bawah naungan Kementerian ESDM. Lima di antaranya sudah berproduksi, dan dua masih fase konstruksi. Dua lainnya masih dalam perencanaannya.

Baca juga: Smelter di RI Banyak Dimiliki Asing gara-gara Minim Pendanaan Bank Dalam Negeri

Kendala pengembangan smelter di RI

Namun, pembangunan smelter nikel dalam rangka hilirisasi dan memenuhi peta jalan tersebut juga tidak mudah.

Menurut Irwandy, sejumlah kendala dalam pengembangan smelter nikel antara lain masalah pendanaan, pasokan energi, pembebasan lahan, perizinan, dan isu lainnya.

Untuk pendanaan, kata Irwandy, pemerintah sudah mempertemukan pihak perusahaan dengan perbankan untuk melihat peluang potensi pengembangan smelter nikel.

Untuk pembebasan lahan, menurut Irwandy harus dilakukan dengan pendekatan sosial yang baik. Lalu dari sisi perizinan, sudah ada upaya percepatan perizinan dari Pemerintah.

"Sedangkan isu lain, kelemahan kita ada teknologi, kita bayar terlalu bayak untuk teknologi, tenaga kerja asing, kedatangan alat, itu bergantung pada kerja sama industri dengan pemerintah," kata Irwandy dalam acara workshop Peningkatan Kapasitas Media Sektor Minerba bertema "Creating Good News for a Better Minerals Sector" yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S), di Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Kendala pendanaan smelter nikel

Roy A Arfandy, Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada, holding dari Harita Nickel, mengakui adanya kendala pendanaan saat awal pengembangan smelter nikel.

Dia berharap adanya dukungan pemerintah dalam mengatasi masalah pendanaan Ini.

"Setengah mati cari pinjaman. Pabrik MHP (mixed hydroxied predipitate) kami investasinya besar, 1,2 miliar dollar AS. Untuk pendanaan memang perlu dibantu. Bank pemerintah banyak menahan untuk pendanaan karena masalah sumber listrik,” kata dia.

Masalah energi juga "menghantui" pengembangan smelter nikel Harita. Roy mengungkapkan di Halmahera, Maluku Utara kebutuhan listrik berasal dari pembangkit yang dibangun perusahaan, yaitu pembangkit batu bara.

“Kami sudah coba menggunakan panel surya, tapi kapasitasnya tidak besar dan butuh lahan yang sangat luas, ratusan hektar. Kami juga butuh izin lebih lanjut untuk eksplorasi lanjutan," ujarnya.