Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Penyelewengan, Karung Pupuk Bersubsidi Berencana Dipasang Chip

Kompas.com - 13/03/2023, 21:20 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan berbagai upaya untuk memastikan pupuk bersubsidi bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Salah satu yang sedang dikaji saat ini adalah memasng chip pada karung pupuk bersubsidi.

SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksamana mengatakan, pemasangan chip itu dimaksudkan untuk bisa mendeteksi pergerakan pupuk bersubsidi ketika didistribusikan.

"Kami sedang siapkan tapi belum bisa implementasi karena satu dan hal lain, adalah tracking system di karung. Kita pasang di karung ada semacam chip di setiap karung yang nantinya bisa digunakan untuk tracking pergerakan barang," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Kapasitas Pabrik Pupuk Indonesia 13,9 Juta Ton, Stok Pupuk Subsidi Diklaim Aman

Ia menuturkan, berdasarkan hasil penyelidikan perseroan, memang masih terjadi penyelewengan dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi.

Jika penyelewengan terjadi di tingkat distributor dan kios maka pihaknya masih bisa melacak, sebab distributor dan kios masih di bawah Pupuk Indonesia. Namun, jika penyelewengan terjadi saat pupuk sudah keluar dari kios, pada sulit dideteksi.

"Tapi penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kita enggak bisa tahu pasti sebelumnya yang beli pupuk ini orang ini atau tidak, apakah kemudian oleh oknum itu pupuknya betul dia pakai atau tidak," papar dia.

Wijaya bilang, salah satu kejadian penyelewengan pupuk bersubsidi yang pernah terjadi yakni di Ngawi, Jawa Timur. Saat itu, pupuk yang sudah keluar dari kios ternyata ditumpuk di salah satu gudang yang kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.

"Tahun lalu kita sempat ke Ngawi, di situ ada penumpukan pupuk bersubsidi. Jadi pupuk yang sudah diterima petani, ada yang ngumpulin, kemudian dijual lagi dengan harga lebih mahal ke petani atau perkebunan," tuturnya.

Baca juga: Pupuk Indonesia Telah Salurkan 1,42 Juta Ton Pupuk Subsidi hingga Awal Maret 2023

Menurutnya, kunci dari meminimalkan penyelewengan ada pada data. Ia bilang, saat ini hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan Pupuk Indonesia adalah dengan membuat ritel manajemen sistem bernama Rekan.

Aplikasi ini menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi oleh petani karena diintegrasikan dengan kartu tani milik Himbara dan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK) milik Kementerian Pertanian.

Saat ini, aplikasi Rekan sudah diuji coba pada seluruh daerah di Provinsi Bali dan Nanggroe Aceh Darussalam, yang targetnya akan diimplementasikan ke seluruh daerah di Indonesia.

"Jadi Rekan ini semacam apps yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar masuk, kebutuhan di daerah itu, dan mendata petani yang ambil barang," pungkas Wijaya .

Baca juga: Pupuk Subsidi Terbatas, Kementan Ajak Masyarakat Manfaatkan 2 Program Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com