Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen, Maksimal 6 Bulan

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir melakukan potong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan ketentuan jangka waktu maksimal enam bulan.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal 8 ayat 1 dalam beleid tersebut yang diteken Menaker Ida Fauziyah pada 7 Maret 2023.

Pemerintah berdalih, pemotongan gaji bulanan para buruh perusahaan eksportir itu perlu dilegalkan demi menjaga keberlangsungan usaha akibat dampak penurunan ekonomi global.

Baca juga: Catat, Tidak Semua Perusahaan Ekspor Diizinkan Pangkas Gaji Karyawan

"Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional serta untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha," isi dari Pasal 7.

Namun Kemnaker menegaskan, kebijakan pemotongan gaji hingga 25 persen itu tidak berlaku sepanjang tahun. Namun hanya berlaku maksimal 6 bulan saja.

Selain itu, syarat bagi perusahaan eksportir yang dibolehkan memotong gaji pekerjanya juga dibatasi. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain:

• Pekerja/buruh paling sedikit 200 orang.
• Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15 persen.
• Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan.

Selanjutanya, perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor meliputi:

• Industri tekstil dan pakaian jadi
• Industri alas kaki
• Industri kulit dan barang kulit
• Industri furnitur
• Industri mainan anak

Selain itu, Permenaker tersebut menegaskan pemotongan upah sebesar 25 persen harus dilakukan dialog kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerjanya.

Baca juga: Kemenaker Pastikan Aturan Cuti Melahirkan Tidak Dihapus

Didukung pengusaha

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz mengatakan, hadirnya permenaker tersebut untuk mencegah perusahaan berorientasi ekspor melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi saya kira semangat utama yang paling penting untuk kita kedepankan. Semangatnya Ibu Menteri Ketenagakerjaan sebetulnya sejauh mana kita menghindari pengangguran dan PHK," katanya dihubungi Kompas.com.

Menurut Adi, krisis ekonomi global sangat mempengaruhi perusahaan berorientasi ekspor. Maka dari itu, aturan adanya penyesuaian upah ini sangat membantu memberikan perlindungan kepada usaha dan pekerja agar tidak ter-PHK.

Walaupun begitu, perusahaan tetap harus melakukan komunikasi dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) terkait pengurangan upah.

Baca juga: Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan, Bagaimana Aturan Hukumnya?

"Tapi memang semua kan harus dibuktikan juga sejauh mana permintaan order proses produksi tersebut. Makanya anjuran pemerintah tidak serta-merta juga kita mem-PHK. Makanya ketimbang di-PHK makanya ada fleksibilitas penyesuaian yang dimaksud," jelas Adi.

Ditolak serikat buruh

Di kesempatan terpisah, organisasi serikat buruh menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2023 karena dinilai melanggar UU.

"Kami menolak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 yang membolehkan perusahaan padat karya tertentu orientasi ekspor membayar upah 75 persen. Hal itu jelas melanggar Undang-Undang," kata Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resminya.

Said Iqbal menyebutkan, apabila nilai penyesuaian tersebut di bawah upah minimum maka hal ini merupakan tindak pidana kejahatan.

"Saya ingatkan, Permenaker ini melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah ditandatangani Presiden. Di mana kebijakan Presiden hanya ada upah minimum. Kenapa Menaker membuat Permenaker yang isinya bertentangan dengan peraturan di atasnya?" ucapnya.

Baca juga: Ini Kriteria Perusahaan yang Diizinkan Pemerintah Pangkas Upah Pekerja 25 Persen

(Penulis: Ade Miranti | Editor: Yoga Sukmana, Akhdi Martin, Erlangga Djumena)