Keputusan Impor KRL Bekas Tunggu Hasil Review BPKP

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menunggu hasil kajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keputusan impor KRL bekas dari Jepang.

Hal ini diungkapkan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI bersama PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada Senin (27/3/2028).

"Kami KCI dan KAI masih menunggu hasil review dari BPKP," ujar Didiek di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Baca juga: Polemik Impor KRL Bekas dan Mencuatnya Opsi Retrofit

Dia menjelaskan, terakhir hasil rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 6 Maret lalu ialah proses impor KRL bekas dalam tahap review oleh BPKP.

Setelah itu, pada pekan lalu BPKP dan KCI telah melakukan peninjauan ke Jepang untuk bertemu dengan JR East dan melihat kondisi KRL yang akan diimpor oleh KCI.

Hasil kunjungan inilah yang akan menjadi bahan laporan BPKP ke Kemenko Marves untuk mempertimbangkan keputusan impor KRL dari Jepang.

"Kereta yang akan diimpor masih beroperasi sampai sekarang, sehingga apa yang menjadi catatan rapat di Kemenko Marves jadi evaluasi oleh BPKP," ungkapnya.

Baca juga: Soal Kebutuhan Impor KRL Bekas, Luhut: Kita Tunggu Hasil Audit BPKP

Diberitakan sebelumnya, upaya PT KCI untuk melakukan impor KRL bekas pakai asal Jepang terhalang restu pemerintah. Adapun kereta impor ini akan digunakan sebagai kereta pengganti dari sejumlah rangkaian kereta yang akan dipensiunkan.

Menurut VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek di tahun 2023 dan 19 rangkaian di tahun 2024 yang harus dipensiunkan.

"Konservasi ini memang rutin dilakukan. Di tahun 2023-2024 ada 29 transet (rangkaian) yang memang dijadwalkan untuk dikonservasi (dipensiunkan)," kata Anne saat ditemui di kantor KCI, Stasiun Juanda, Jakarta, Selasa (28/2/2023).