Menperin Belum Dapat Info Rencana Impor Darurat KRL

KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa dirinya belum mendapatkan info mengenai wacana maupun rencana impor darurat kereta rel listrik (KRL) bekas.

Wacana impor ini semakin mengemuka setelah hasil peninjauan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

"Saya enggak tahu istilah impor darurat itu apa, dan kayaknya belum terinfo," kata Agus Gumiwang dilansir dari Antara, Jumat (28/4/2023). 

Wacana impor darurat KRL bekas dari Jepang juga sempat diutarakan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo selepas mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada 12 April 2023.

Baca juga: Libur Lebaran, Penumpang KRL Capai 3 Juta Orang

Lantas, Menteri BUMN Erick Thohir pada 18 April 2023 juga menyatakan dirinya terbuka dengan opsi impor darurat KRL bekas dari Jepang selama tidak memberatkan keuangan negara.

Sementara itu, Menperin menegaskan bahwa pemerintah sudah sepakat untuk mengikuti hasil peninjauan BPKP dalam menentukan kebijakan terkait rencana impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan KCI.

Hal tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi kan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Pak Luhut ketika itu menyepakati bahwa kita akan mengikuti arahan BPKP dan saya kira sudah dijelaskan," kata Agus Gumiwang.

Baca juga: Lebaran 2023, KRL Jaboderabek Didominasi Penumpang Musiman

Agus menerka bahwa istilah impor darurat berarti dilakukan tanpa ada rekomendasi dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Kalau impor darurat artinya tidak ada rekomendasi dari Mendag. Tanya aja ke Mendag, berani enggak ngeluarin, karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu ikuti hasil (tinjauan) BPKP," ujarnya.

Sebelumnya, mengacu pada hasil peninjauan BPKP, Kemenko Marves tidak merekomendasikan opsi impor KRL bukan baru atau bekas dari Jepang sebagaimana permintaan PT KCI.

“Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor ini,” kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto dalam konferensi pers di Jakarta, pada 6 April 2023.

Baca juga: Drama Pelarangan KRL Impor

Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan utama dalam review tersebut. Pertama, yaitu rencana impor KRL bukan baru itu dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional.

KRL bukan baru yang akan diimpor dari Jepang juga dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor sesuai kebijakan dan pengaturan impor karena sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Jumlah KRL yang beroperasi saat ini juga dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan penggunanya karena secara keseluruhan okupansi 2023 masih 62,75 persen. Pada 2024 diperkirakan masih 79 persen dan 2025 sebanyak 83 persen.

Baca juga: Temuan Audit BPKP, Estimasi Biaya Impor KRL Bekas dari KCI Tak Akurat