[POPULER MONEY] JK Sebut Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Per Tahun | Gaji Ke-13 PNS Cair Pertengahan Juni

1. JK Sebut Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Per Tahun, Sekian Jumlahnya di APBN

Nominal besaran kewajiban pembayaran utang pemerintah setiap tahunnya tengah menjadi sorotan. Hal ini usai Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung utang pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Pria yang akrab disapa JK itu menyebutkan, utang pemerintah semakin membesar. Bahkan ia bilang, setiap tahunnya pemerintah perlu membayar Rp 1.000 triliun untuk kewajiban utang.

Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan pidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Adapun JK merupakan pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada 2024. Anies juga didukung oleh PKS.

Selengkapnya baca di sini

2. Siap-siap, Gaji Ke-13 PNS Cair Pertengahan Juni 2023

Kepala Biro Data, Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (Kemenpan-RB) Mohammad Averrouce memperkirakan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan disalurkan pada pertengahan Juni 2023.

Namun penyaluran gaji ke-13 PNS tersebut dilakukan secara bertahap. Sama seperti tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19.

"Biasanya pertengahan (Juni). Tapi memang biasanya enggak sama, kan nanti ada peraturan PMK-nya yang teknisnya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)," katanya ditemui di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Meskipun tidak serentak, penyaluran gaji ke-13 tetap dibayarkan dengan syarat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Selengkapnya baca di sini

3. Menpan-RB Kritik Tukin PNS: Kerjanya Malas atau Rajin Dapatnya Sama

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas melontarkan kritik terkait soal skema pemberian tunjangan kinerja alias tukin untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Azwar Anas menilai, skema pemberian tukin yang ada saat ini harus diperbaiki. Ini karena tukin PNS selama ini diberikan dengan porsi yang tidak adil.