Anak Buah Luhut Buka Suara Soal Emisi Kendaraan Listrik yang Dikritik JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pemerintah terkait kendaraan listrik mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla.

Dia menyorot transmisi emisi kendaraan listrik ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Soal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengatakan, kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi karbondioksida atau Co2.

"Pertama masalah pengurangan emisi ini banyak yang nanya-nanya juga 'oh ini benar enggak sih mengurangi emisi? karena mobil listrik ini emisinya enggak ada, tapi pindah enggak PLTU? Betul pindah, tapi emisinya lebih sedikit," katanya dalam media briefing di Jakarta, Rabu (31/5/2023) malam.

"Kita sudah lihat, simply because technology motor drive pakai elektrik itu jauh lebih efisien daripada motor bakar. Motor bakar energinya akan hilang karena ada hit. Kalau listrik relatif enggak ada," sambung Rachmat Kaimmudin.

Baca juga: Sri Mulyani Tanggapi Kritik DPR soal Subsidi Kendaraan Listrik

Mantan CEO Bukalapak ini menjelaskan, mengumpulkan emisi jauh lebih mudah dari ratusan PLTU karena bisa menggunakan teknologi penangkap karbon, transisi energi, hingga memensiunkan PLTU batu bara.

"Nah, ini yang perlu kita sikapi juga bahwa satunya kayak ngumpulin receh, satunya gede. Jadi, kita lebih bisa handle yang gede-gede ini dan lagi dikerjain juga sama teman-teman untuk energi transisi," lanjut Rachmat.

Rachmat mencontohkan, untuk mencapai jarak tertentu seperti mobil membutuhkan 1 liter bensin yang setara dengan listrik 1,2 kWh.

Perhitungannya, 1 liter bensin jika dibakar mengeluarkan 2,3 kilogram (kg) karbondioksida. Sementara itu, mobil listrik yang diasumsikan memanfaatkan energi 100 persen dari PLTU, hanya menghasilkan 1,2 kg karbondioksida.

Baca juga: Soal Subsidi Kendaraan Listrik yang Dikritik, Luhut: Kita Tidak Berikan Insentif, Jangan Keliru

"Why? karena tadi, combution engine (mobil BBM) itu enggak terlalu efisien," jelasnya.

Sebelumnya, mantan Wapres Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan mobil listrik yang saat ini diterapkan pemerintah hanya memindahkan emisi.

Jika sebelumnya emisi dikeluarkan melalui knalpot mobil, dengan adanya mobil listrik, emisi itu dikeluarkan melalui cerobong asap PLTU yang menjadi sumber tenaga listrik untuk mobil tersebut.

Saat ini, PLTU masih bergantung pada bahan bakar batu bara untuk menghasilkan listrik.

"Mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan, tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkit. Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU," ucap JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).

Menurutnya, kebijakan subsidi mobil listrik harus dibarengi dengan pengembangan pembangkit listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Baca juga: Subsidi Kendaraan Listrik Dikritik, Disebut Cuma Untungkan Produsen dan Orang Kaya